Apakah merusak kuburan massal ilegal?
Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949, yang ditandatangani oleh Israel, pihak-pihak yang berkonflik harus mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk mencegah orang mati “dirusak”.
Hukum kebiasaan kemanusiaan internasional (IHL) menyerukan agar orang mati dihormati, termasuk kewajiban untuk mencegah penjarahan kuburan dan memastikan identifikasi dan penguburan jenazah yang layak.
IHL juga melarang mutilasi, penodaan dan bentuk-bentuk tidak hormat lainnya terhadap orang yang meninggal, sementara para pihak harus mengambil tindakan untuk melindungi kuburan, termasuk kuburan yang berisi banyak jenazah.
Pada 2002, dalam kasus yang berkaitan dengan pembunuhan warga Palestina di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan Israel bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional "atas lokasi, identifikasi, evakuasi, dan penguburan jenazah" warga Palestina yang tewas dalam pertempuran. Para hakim mengatakan jenazah tidak boleh dikuburkan di kuburan massal tetapi diserahkan kepada pihak berwenang Palestina.
Statuta Roma yang menjadi dasar Mahkamah Pidana Internasional mendefinisikan penodaan atau mutilasi mayat sebagai kejahatan perang dan hal ini dilarang karena merupakan tindakan yang melanggar martabat pribadi.
Tuduhan pihak berwenang Palestina bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menguburkan jenazah “tidak berdasar dan tidak berdasar,” kata IDF dalam sebuah pernyataan. Kuburan tersebut digali oleh warga Palestina, katanya, dan merilis rekaman yang menunjukkan kuburan tersebut sudah ada sebelum operasi IDF.
Pasukan IDF yang mencari sandera Israel telah memeriksa jenazah yang dikuburkan di dekat rumah sakit Nasser dan kemudian mengembalikannya, kata IDF. “Pemeriksaan dilakukan dengan penuh hormat dengan tetap menjaga harkat dan martabat almarhum,” ujarnya.
