Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top 3 Dunia: Moskow Lawan Rencana Sita Aset oleh AS, Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 di Tokyo

image-gnews
Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi saat pertemuan di Moskow, Rusia 7 Desember 2023. Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS
Presiden Rusia Vladimir Putin berjabat tangan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi saat pertemuan di Moskow, Rusia 7 Desember 2023. Sputnik/Sergei Bobylev/Pool via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia kemarin dimulai dari Rusia yang mengecam upaya Amerika Serikat serta Uni Eropa untuk menyita aset-aset negara ini. Ditaksir aset Rusia mencapai ratusan miliar dolar. 

Berita kedua top 3 dunia soal dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu RI 2024 di Tokyo. Dalam video yang beredar di X, viral seorang petugas yang sedang mencoret kertas suara rusak di Tokyo. Terakhir dari top 3 dunia adalah daftar negara di Asia Tenggara yang menjalani dinasti politik, salah satunya Indonesia. Berita selengkapnya: 

1. Moskow Akan Balas Jika Amerika Serikat dan Uni Eropa Menyita Aset Rusia

Rusia pada Selasa, 13 Februari 2024, memperingatkan jika Amerika Serikat dan Uni Eropa menyita aset-aset Rusia yang bernilai ratusan miliar dollar, maka Moskow akan benar-benar bersikap sangat tegas. Peringatan itu disampaikan setelah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya melarang tranksaksi dengan bank sentral Rusia dan Kementerian Keuangan Rusia serta memblokir USD300 miliar (Rp4.695 triliun) aset Rusia yang ada di negara-negara Barat.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan tentara ke Ukraina pada 2022. Sedangkan Uni Eropa pada Senin, 12 Februari 2024, mengumumkan telah mengadopsi sebuah undang-undang yang akan menyisihkan keuntungan tak terduga dari pembekuan aset-aset bank sentral Rusia yang ada di Eropa. Rencananya, keuntungan itu akan digunakan untuk pembangunan kembali Ukraina.

“Ini adalah pencurian.Ini adalah perampasan yang bukan milik Anda,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova seperti diwartakan TASS.

Zakharova memastikan sikap yang diambil Moskow akan benar-benar sangat tegas karena Rusia merasa penting untuk berurusan dengan para pencuri ini.

Simak di sini selengkapnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Top 3 Dunia: Rencana Arab untuk Palestina hingga Surat Orang Tua Tentara Israel

5 jam lalu

Warga Palestina bepergian dengan mobil saat mereka melarikan diri dari Rafah setelah pasukan Israel melancarkan operasi darat dan udara di bagian timur kota Gaza selatan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di Jalur Gaza selatan, 8 Mei 2024. REUTERS/Hatem Khaled
Top 3 Dunia: Rencana Arab untuk Palestina hingga Surat Orang Tua Tentara Israel

Top 3 dunia adalah rencana negara-negara Arab terhadap Palestina, para orang tua tentara Israel mengirim surat dan ancaman 5 negara ke ICJ.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

1 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Top 3 Dunia: ICC Didesak Tangkap Netanyahu, Marak Aksi Blockout 2024

1 hari lalu

Jaksa Karim Khan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). REUTERS
Top 3 Dunia: ICC Didesak Tangkap Netanyahu, Marak Aksi Blockout 2024

Top 3 dunia adalah ICC didesak tiga negara tangkap Netanyahu, Kemlu AS minta kongres evaluasi bantuan ke Israel hingga aksi blockout selebritas.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.