TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator kemanusiaan baru PBB Sigrid Kaag pada Selasa, 30 Januari 2024, mengungkap tidak ada organisasi yang dapat menggantikan “kapasitas luar biasa” milik badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.
“Saat ini, di luar keputusan politik, yang terikat pada Majelis Umum (PBB), tidak mungkin ada organisasi yang bisa menggantikan kapasitas luar biasa, struktur UNRWA, kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai populasi di Gaza,” kata Kaag selaku Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk Gaza, dalam konferensi pers setelah sesi tertutup mengenai Gaza di Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, beberapa staf UNRWA diduga terlibat dalam serangan lintas batas ke Israel yang dilakukan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023. Israel mengatakan sebanyak 12 orang dari 13 ribu staf UNRWA diduga terlibat dalam serangan yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera ratusan lainnya tersebut.
Setidaknya 12 negara kini telah menghentikan pendanaan ke UNRWA, yang didirikan pada 1949 untuk membantu pengungsi Palestina di seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara tersebut adalah Jerman, Swiss, Italia, Kanada, Finlandia, Australia, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Perancis, Austria dan Jepang.
UNRWA mengatakan pihaknya telah memutus kontrak dengan beberapa karyawan menyusul tuduhan Israel tersebut. Sekretaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS), otoritas investigasi tertinggi dalam sistem PBB, telah menyelidiki masalah ini.
Menurut keterangan Kaag, masalah utama yang dibahas selama sesi Dewan Keamanan PBB pada Selasa, 30 Januari 2024, adalah rute pasokan ke Gaza dan distribusi ke seluruh wilayah kantong serta pembentukan mekanisme PBB.
“Ini bukan tentang menghitung truk,” katanya. “Hal ini berkaitan dengan volume, kualitas, kecepatan, dan pengiriman barang-barang kemanusiaan dan komersial yang berkelanjutan untuk menjangkau warga sipil di Gaza, dan mekanisme tersebut berjalan dan benar-benar dapat membantu memfasilitasi hal tersebut.”
Kaag mengatakan hal tersebut membantu PBB untuk melacak pasokan bantuan serta meningkatkan transparansi dalam prosesnya. “Ini membantu verifikasi dan tentunya untuk mengetahui apakah (bantuan) benar-benar menjangkau masyarakat sipil,” tambahnya.
ANADOLU
Pilihan editor: Bakamla dan Amerika Serikat Resmikan Pusat Pelatihan Maritim di Batam
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
