Tanggung Jawab Sejarah
Dengan sekitar 30.000 warga Palestina, Berlin merupakan salah satu komunitas diaspora terbesar di luar Timur Tengah, dan kecemasan atas apa yang terjadi di Gaza semakin tinggi.
Pada protes tidak sah di Berlin pekan lalu, warga Palestina yang berbicara kepada Reuters mengatakan mereka merasa gugup untuk bersuara, takut dicap pro-Hamas di negara yang menganggap mendukung Israel adalah hal yang sakral.
“Saya rasa di Jerman kami tidak diperbolehkan mengutarakan pendapat kami,” kata Saleh Said, yang berdiri di pinggir pertemuan yang tidak sah.
Otoritas pendidikan Berlin pekan lalu mengatakan kepada sekolah-sekolah bahwa mereka dapat melarang siswa mengenakan syal kafiyeh Palestina dan stiker “bebaskan Palestina”.
Pasca-Perang Dunia Kedua, pemerintah Jerman menjalin hubungan dekat dengan Israel karena Holocaust.
Felix Klein, ombudsman Jerman yang bertugas memerangi antisemitisme, mengatakan bahwa sejarah negara tersebut membuat negara tersebut harus sangat waspada.
Bahkan sebelum serangan Hamas terhadap Israel, Jerman membatasi demonstrasi pro-Palestina, dan pemerintah Berlin melarang beberapa demonstrasi dengan alasan keamanan publik.
Amnesty International mengatakan pada September bahwa pembenaran polisi Jerman atas pelarangan terhadap kelompok pro-Palestina tampaknya didasarkan pada “stereotip yang menstigmatisasi dan diskriminatif”, mengutip referensi dalam perintah polisi yang ditujukan kepada orang-orang “dari diaspora Arab, khususnya yang berlatar belakang Palestina”.
Di Prancis, kelompok pro-Palestina juga menghadapi pembatasan sebelum serangan terjadi.
Upaya tahun lalu untuk melarang dua organisasi – Collectif Palestine Vaincra dan Comite Action Palestine – ditolak oleh pengadilan yang lebih tinggi yang mengatakan posisi mereka yang “berani, bahkan ganas” bukan merupakan ujaran kebencian atau terorisme.
Menteri Dalam Negeri Darmanin mengumumkan bahwa dia telah memulai proses peradilan atas "antisemitisme, permintaan maaf atas terorisme dan dukungan untuk Hamas" terhadap 11 organisasi, termasuk Collectif Palestine Vaincra dan Comite Action Palestine. Keduanya membantah tuduhan tersebut.
Pada Rabu, sebagai tanggapan atas permohonan banding terhadap instruksi Darmanin, pengadilan mengatakan pemerintah daerah harus melarang protes berdasarkan kasus per kasus. Protes di Paris pada Kamis malam disahkan pada menit-menit terakhir setelah pengadilan membatalkan keputusan untuk melarangnya.
Orang-orang yang berbicara kepada Reuters pada protes yang dilarang di Paris pada Kamis lalu mengatakan bahwa langkah pemerintah untuk mencegah pertemuan warga Palestina tidak adil tetapi tidak mengejutkan.
“Pemerintah bersikap lunak terhadap kejahatan Israel. Mereka bersikap bias dan menunjukkannya,” kata Hortense La Chance, seorang juru masak berusia 32 tahun.
REUTERS
Pilihan Editor: Korban Jiwa Palestina di Gaza dari Serangan Udara Israel Kini Capai 3.758 Orang
