TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Malaysia mengabulkan permintaan jaksa untuk membatalkan semua tuduhan korupsi terhadap Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, kata pengacaranya, Senn, 4 September 2023.
Ahmad Zahid adalah salah satu dari banyak pejabat tinggi, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang didakwa melakukan korupsi pada tahun 2018 ketika partai UMNO tersingkir dari kekuasaan karena kemarahan yang meluas terhadap korupsi.
Ia diangkat ke jabatan tertinggi kedua di negara tersebut, setelah UMNO bergabung dengan koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membentuk pemerintahan setelah pemilu yang memecah belah pada November 2022.
Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada hari Senin memberikan Ahmad Zahid – yang menghadapi 47 dakwaan pelanggaran kepercayaan, penyuapan dan pencucian uang – pembebasan tidak penuh, setelah Kamar Jaksa Agung (AGC) memilih untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, kantor berita negara Bernama melaporkan. Ahmad Zahid menyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan.
Hisyam Teh Poh Teik, pengacara Ahmad Zahid, membenarkan laporan tersebut dan mengatakan timnya telah meminta pembebasan penuh. Belum ada tangapan dari Jaksa Agung.
September 2022, pengadilan tinggi Malaysia membebaskan Ahmad Zahid dari kasus suap terpisah, dengan mengatakan bahwa jaksa penuntut gagal memberikan cukup bukti.
Ahmad Zahid Hamidi bersyukur Pengadilan Tinggi telah memberinya pembebasan meski tidak murni dalam kasus Yayasan Akalbudi.
Hal ini terjadi setelah pengadilan memberinya DNAA atau discharge not amounting to acquittal atas 47 tuduhan korupsi, pelanggaran kepercayaan (CBT), dan pencucian uang.
“Saya dan keluarga bersyukur kepada Tuhan karena pengadilan memutuskan untuk membatalkan 47 dakwaan terhadap saya,” kata wakil perdana menteri kepada wartawan di luar pengadilan.
Namun, dia mengatakan pengadilan belum bisa membebaskannya karena komisi penyelidikan kerajaan untuk menyelidiki klaim dalam memoar kontroversial mantan Jaksa Agung Tommy Thomas belum selesai.
Zahid berterima kasih kepada pengacaranya, yang dipimpin oleh Hisyam Teh Poh Teik, serta para pemimpin dan anggota UMNO dan Barisan Nasional atas dukungan mereka.
“Tugas kami di UMNO dan BN adalah terus memerangi tuduhan-tuduhan yang bermotif politik,” ujarnya seperti dikutip FMT.
Sebelumnya, jaksa dalam kasus Zahid mengajukan DNAA namun Hisyam meminta pengadilan untuk membebaskan Zahid.
Hakim Collin Lawrence Sequerah kemudian menyatakan bahwa Zahid dibebaskan dari semua tuduhan tetapi tidak dibebaskan.
Artinya, penuntut mempunyai kebebasan untuk melanjutkan kasusnya atau mengajukan kasus terhadap Zahid kapan saja di masa depan berdasarkan fakta dan bukti serupa dalam kasus ini.
Sequerah mengambil keputusan itu setelah mendengar masukan dari jaksa dan pembela.
Zahid dituduh menggelapkan jutaan ringgit dari Yayasan Akalbudi dan menerima suap untuk berbagai proyek selama masa jabatannya sebagai menteri dalam negeri antara tahun 2013 dan 2018.
REUTERS | FMT
Pilihan Editor Biden Kecewa Xi Jinping Tak Hadiri KTT G20, tapi Bertekad Menemuinya
