TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Jumat 28 Juli 2023 memanggil diplomat Jepang guna memprotes klaim Jepang atas Pulau Dokdo di Laut Timur. Klaim ini tercantum dalam sebuah laporan resmi pertahanan tahunan yang dikeluarkan pada hari yang sama.
Dalam laporan itu, Tokyo memperbarui klaim kedaulatannya atas Dokdo selama 19 tahun berturut-turut.
Seo Min-jeong, direktur jenderal urusan Asia Pasifik pada kementerian luar negeri Korea Selatan, memanggil Mondo Yamamoto, wakil kepala Kedutaan Besar Jepang di Seoul, untuk mengajukan protes setelah Tokyo mengadopsi laporan resmi pertahanan terbarunya pada Jumat.
"Pemerintah Republik Korea (ROK) memprotes keras dimasukkannya berulang kali klaim kedaulatan yang tidak adil oleh pemerintah Jepang atas Dokdo, yang jelas merupakan bagian integral dari wilayah ROK secara historis, geografis, dan di bawah hukum internasional," Lim Soo-suk, juru bicara kementerian luar negeri, mengatakan dalam sebuah pernyataan, menggunakan nama resmi Korea Selatan.
"Pemerintah ROK mendesak pemerintah Jepang untuk segera menarik klaim tersebut," katanya, seraya menambahkan bahwa klaim tersebut tidak dan tidak akan berdampak pada kedaulatan Korea Selatan atas Dokdo, dan bahwa Seoul akan menanggapi "dengan tegas" setiap provokasi atas pulau-pulau kecil tersebut.
"Pemerintah Jepang harus menyadari dengan jelas bahwa berulang kali membuat klaim yang tidak adil terhadap Dokdo sama sekali tidak kondusif bagi upaya membangun hubungan berorientasi masa depan antara ROK dan Jepang," katanya.
Yamamoto enggan menanggapi pertanyaan wartawan saat memasuki gedung kementerian luar negeri di pusat kota Seoul.
Kedua negara itu telah lama berseteru mengenai kedaulatan gugusan pulau kecil yang disebut Takeshima oleh Jepang, dan disebut sebagai Dokdo oleh Korea. Gugusan pulau kecil ini terbentang di tengah-tengah kedua negara tetangga di Asia Timur tersebut, yaitu di kawasan Laut Timur.
Dokdo sejak lama menjadi sumber ketegangan antara kedua negara bertetangga itu setelah Jepang terus menyampaikan klaim kedaulatan dalam laporan-laporan resmi pemerintah, pernyataan publik dan buku pelajaran sekolah.
Korea Selatan efektif menguasai Dokdo, dengan satu detasemen polisi kecil, sejak dibebaskan dari penjajahan Jepang pada 1910-1945.
Padahal, hubungan bilateral kedua negara sedang berubah menjadi lebih baik pada Maret. Ini setelah Seoul menawarkan untuk menyelesaikan perselisihan tentang kerja paksa masa perang dengan memberi kompensasi kepada para korban Korea tanpa meminta kontribusi dari perusahaan Jepang.
Langkah itu dilakukan ketika kedua negara telah meningkatkan kerja sama keamanan trilateral dengan sekutu bersama mereka, Amerika Serikat, melawan ancaman militer yang berkembang dari Korea Utara.
Dalam perubahan nada yang jelas, buku putih terbaru memasukkan penilaian positif terhadap Korea Selatan, mencatat kerja sama tripartit dengan Washington.
Bulan lalu, kepala pertahanan ketiga negara sepakat untuk mengoperasikan sistem untuk berbagi data peringatan rudal Korea Utara secara real time pada akhir tahun ini saat mereka bertemu di Singapura di sela-sela forum keamanan regional.
Pilihan Editor: Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa
YONHAP | THE KOREA TIMES
