Berkomunikasi dengan Semua Pihak
Retno mengatakan, selama empat bulan keketuaan di ASEAN, Indonesia sudah melakukan 60 pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk rapat langsung, seperti dengan junta, kelompok etnis bersenjata, dan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG).
“Diplomasi senyap bukan berarti Indonesia tidak melakukan apapun, yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia sudah melakukan banyak hal yang bisa jadi modal selanjutnya,” kata Retno.
Selain dengan pemangku kepentingan di Myanmar, Retno mengatakan Indonesia juga sudah membahas ini dengan negara kunci/tetangga seperti Cina, India, Thailand, hingga lembaga seperti PBB.
Kementerian Luar Negeri NUG dalam jawaban tertulis kepada Tempo belum lama ini mengatakan, pihaknya telah membentuk saluran resmi untuk terlibat dengan negara-negara ASEAN.
Mereka menunjuk perwakilan non-residence untuk ASEAN dan dengan demikian keterlibatan ASEAN telah dilakukan melalui perwakilanya.
“NUG percaya Indonesia akan membawa pendekatan baru yang memprioritaskan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan utama dan yang menetapkan garis batas ASEAN yang jelas terkait cara menangani junta,” katanya.
Kelompok etnis bersenjata dan junta tidak secara terbuka mempublikasikan pertemuan dengan Indonesia.
Saat berbicara soal kehadiran Myanmar dalam KTT ASEAN, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Sidharto Suryodipuro saat ditemui pada Jumat, 5 Mei 2023, mengatakan, undangan sudah dikirimkan secara diplomatik ke Naypyidaw untuk pejabat non-politik.
Sidharto mengatakan, kemungkinan besar tidak akan ada yang hadir dari Myanmar seperti dalam pertemuan menteri luar negeri dan rapat tingkat tinggi pemimpin pemerintahan ASEAN yang lalu.
Selama keketuaan ASEAN, Indonesia sudah menggelar 195 pertemuan di berbagai tingkat. Rapat tingkat tinggi pekan depan diharapkan membuahkan dokumen yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan hingga mekanisme perlindungan pekerja migran.
Pilihan Editor: Menanti Terobosan ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Myanmar
DANIEL A. FAJRI
