Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Rusia menuntut Amerika Serikat membuktikan bahwa mereka tidak berada di balik penghancuran pipa gas Nord Stream yang menghubungkan Rusia dan Eropa Barat.
Kedutaan Rusia di Washington pada Kamis, 16 Februari 2023, merujuk pada posting blog oleh jurnalis Seymour Hersh. Unggahan itu mengutip sumber tak dikenal, yang mengatakan bahwa penyelam Angkatan Laut AS telah menghancurkan pipa dengan bahan peledak atas perintah Presiden Joe Biden.
Moskow menganggap penghancuran pipa Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 September lalu sebagai "tindakan terorisme internasional". Kedutaan menegaskan pihaknya tidak akan membiarkannya ditutup-tutupi.
Gedung Putih telah menolak tuduhan itu sebagai "fiksi yang benar-benar palsu dan lengkap".
“Adalah informasi yang salah bahwa Amerika Serikat berada di belakang apa yang terjadi dengan Nord Stream,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price pada Rabu, 15 Februari 2023.
Misteri Pipa
Penyelidikan dari Swedia dan Denmark mengatakan ledakan pipa gas itu akibat sabotase, tetapi belum mengatakan siapa yang mereka yakini bertanggung jawab. Peristiwa itu terjadi di zona ekonomi eksklusif kedua negara.
Dalam postingan blognya yang berjudul "How America Take Out The Nord Stream Pipeline", Hersh mengatakan sebuah rencana dibuat pada 2021 di tingkat tertinggi di Amerika Serikat untuk menghancurkan jaringan pipa. Laporan itu mengatakan kelompok kerja Badan Intelijen Pusat (CIA) datang dengan rencana operasi rahasia untuk menempatkan bahan peledak di jalur pipa.
Pejabat dan politisi Rusia telah berbaris untuk menuntut jawaban sejak blog itu muncul. "Saya pikir akan ada konsekuensi dari ini," kata kantor berita negara RIA mengutip Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov.
Wakil menteri luar negeri lainnya, Alexander Grushko, kemudian dikutip oleh kantor berita TASS mengatakan bahwa Rusia dapat mengambil tindakan politik atau hukum untuk menanggapi laporan tersebut.
"Penyelidikan sedang dilakukan sedemikian rupa sehingga ... jenazah secara harfiah dan kiasan tertinggal di air," katanya dalam komentar lain yang dikutip oleh RIA.
Vyacheslav Volodin, ketua Duma Negara Rusia, atau majelis rendah parlemen, mengatakan laporan itu harus menjadi dasar penyelidikan internasional untuk "membawa Biden dan antek-anteknya ke pengadilan".
Amerika Serikat harus membayar "kompensasi kepada negara-negara yang terkena dampak serangan teroris," tambah Volodin.
REUTERS
Pilihan Editor: Presiden Belarusia Ingin Pertemukan Biden dan Putin
Iklan
![Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]](https://statik.tempo.co/data/2021/03/22/id_1008897/1008897_720.jpg)
