TEMPO.CO, Jakarta - Induk Facebook, Meta Platforms Inc, mengancam akan menghapus berita dari platformnya jika Kongres AS meloloskan rancangan undang-undang yang bertujuan mempermudah media berita bernegosiasi secara kolektif dengan perusahaan media sosial seperti Google dan Facebook.
Sumber Reuters mengatakan anggota parlemen sedang mempertimbangkan untuk menambahkan Undang-Undang Persaingan dan Pelestarian Jurnalisme ke dalam undang-undang pertahanan yang harus disahkan sebagai cara untuk membantu industri berita menghadapi media sosial.
Baca juga Ini Cara Australia Paksa Facebook dan Google Berbagi Pendapatan dengan Media Berita
Juru bicara Meta Andy Stone dalam sebuah tweet mengatakan perusahaan akan dipaksa mempertimbangkan untuk menghapus berita jika undang-undang tersebut disahkan "daripada tunduk pada negosiasi yang diamanatkan pemerintah yang secara tidak adil mengabaikan nilai apa pun yang kami berikan kepada outlet berita melalui peningkatan lalu lintas dan langganan."
Dia menambahkan proposal tersebut gagal untuk mengakui bahwa penerbit dan penyiar menempatkan konten di platform karena "itu menguntungkan keuntungan mereka - bukan sebaliknya."
The News Media Alliance, sebuah kelompok perdagangan yang mewakili penerbit surat kabar, mendesak Kongres untuk menambahkan pasal pembagian keuntungan itu ke RUU pertahanan, dengan alasan bahwa "surat kabar lokal tidak mampu menanggung penggunaan dan penyalahgunaan Big Tech selama beberapa tahun lagi, dan waktu untuk mengambil tindakan semakin berkurang. . Jika Kongres tidak segera bertindak, kami berisiko membiarkan media sosial menjadi surat kabar lokal de facto Amerika."
Lebih dari dua lusin kelompok termasuk Persatuan Kebebasan Sipil Amerika, Pengetahuan Publik dan Asosiasi Industri Komputer & Komunikasi pada hari Senin mendesak Kongres untuk tidak menyetujui RUU berita lokal.
Menurut mereka, aturan itu menciptakan pengecualian antimonopoli yang keliru untuk lembaga penerbit dan penyiaran, karena RUU itu tidak boleh mensyaratkan dana yang diperoleh melalui negosiasi atau arbitrase bahkan akan dibayarkan kepada jurnalis.
Undang-undang di Australia, yang mulai berlaku pada Maret 2021 setelah pembicaraan dengan perusahaan teknologi besar, sempat menyebabkan penghentian sementara penayangan berita di Facebook di negara tersebut.
Namun sejak News Media Bargaining Code berlaku, berbagai perusahaan teknologi termasuk Facebook dan Google akhirnya menandatangani lebih dari 30 kesepakatan dengan outlet media, memberikan kompensasi kepada mereka untuk konten yang menghasilkan klik dan dolar dari iklan, tambah laporan itu.
REUTERS
