TEMPO.CO, Jakarta - Kubu oposisi Myanmar, Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP), pada Rabu, 10 November 2020, menyatakan tidak akan mengakui pemilu negara itu yang digelar awal pekan ini. USDP, yang didukung oleh militer Myanmar, meminta otoritas agar mengulang pemilu.
Dalam sebuah konferensi pers, USDP mengatakan pemilu telah dilakukan secara tidak adil dan USDP telah meminta komisi pemilihan umum agar melakukan pemilu ulang.
Pendukung Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memegang foto konselor Myanmar Aung San Suu Kyi ketika menunggu hasil penghitungan suara pemilu Myanmar di markas partai di Yangon, Myanmar, 8 November 2020.[REUTERS]
Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh pemenang Nobel bidang perdamaian Aung San Suu Kyi, unggul dalam pemilu Myanmar 2020 berdasarkan perhitungan sementara. Namun partai berkuasa di Myanmar itu, secara keseluruhan sudah mengklaim kemenangan, meski pun belum resmi mendeklarasikannya.
Masyarakat Myanmar pada Minggu, 8 November 2020, memberikan hak suara mereka untuk menentukan pemimpin negara itu lima tahun ke depan. NLD sangat yakin sudah menang besar dalam pemilu 2020 ini.
Pemilu Myanmar di gelar di tengah pandemi virus corona dan menandai pemilu kedua yang diikuti oleh NLD di bawah konstitusi saat ini. NLD pimpinan Suu Kyi itu, memenangkan pemilu pada 2015 sebelum mengambil alih pemerintahan pada tahun berikutnya.
Sekarang ini NLD berharap bisa mempertahankan dua pertiga suara mayoritas dari total 500 suara yang diperebutkan di majelis rendah dan majelis tinggi. Mendapatkan suara mayoritas di parlemen saat penting karena konstitusi Myanmar mengizinkan militer untuk mempertahankan 25 persen kursi mereka di majelis rendah dan majelis tinggi.
Perhitungan suara akhir dalam pemilu Myanmar 2020 kemungkinan bisa memakan waktu berhari-hari. Anggota parlemen yang terpilih, baik di majelis rendah dan majelis tinggi, nantinya akan memilih Presiden Myanmar yang baru.
Sumber: https://www.asiaone.com/asia/myanmar-opposition-party-says-it-will-not-recognise-election
