Inggris Lanjutkan Relaksasi Lockdown Covid-19

TEMPO.CO, London – Pemerintah Inggris terus melakukan relaksasi lockdown atau karantina wilayah seiring berkurangnya kasus baru Covid-19.

Pemerintah juga meminta perusahaan untuk memilih opsi karyawan bekerja dari rumah atau dari kantor mulai 1 Agustus 2020.

“Kami akan meminta perusahaan memilih keputusan soal karyawan mereka agar bisa bekerja secara aman,” kata Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, seperti dilansir CNN pada Jumat, 17 Juli 2020.

Boris Johnson juga meminta perusahaan dan karyawan membicarakan masalah ini secara terbuka terkait aspek keamanan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Dia juga mengatakan para pekerja bisa menggunakan saran transportasi umum. Namun, dia mengatakan publik perlu mempertimbangkan sarana transportasi alternatif.

Pemerintah juga mengizinkan salon untuk mulai buka pada 1 Agustus 2020. Kegiatan pertunjukan di dalam ruangan juga bisa dilakukan jika proyek percontohan bisa terlaksana dengan baik.

Pemerintah mengizinkan acara pernikahan dengan peserta maksimal 30 orang.

Namun, pemerintah Inggris masih melarang kelab malam beroperasi terkait penyebaran Covid-19.

Sedangkan sekolah, akademi dan universitas bisa melangsungkan proses pendidikan secara langsung pada September.

“Pelonggaran ini berlaku jika jumlah kasus baru Covid-19 terus turun,” kata Boris Johnson seperti dikutip CNN.

Dia juga memberikan kewenangan lebih kepada otoritas di tingkat lokal untuk menangani pandemi Covid-19 ini.

Misalnya, otoritas daerah bisa menutup sebuah lokasi atau gedung serta membatalkan acara jika dianggap bisa menyebarkan Covid-19.

“Ini agar otoritas lokal bisa bertindak cepat meredam penyebaran pandemi Covid-19 ini. Kecepatan tindakan penting di sini,” kata Boris Johnson.

Saat ini, pandemi Covid-19 atau Corona terus berkembang secara global dengan penambahan kasus harian terbanyak dari Amerika Serikat dan Brasil. Jumlah kasus ini secara global mencapai 13.8 juta orang dengan korban meninggal sebanyak 590.6 ribu orang seperti dilansir Johns Hopkins University.