TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada Minggu, 19 Agustus 2019, memastikan status izin tinggal permanen ulama Zakir Naik bisa dicabut jika hasil investigasi polisi menunjukkan Zakir telah melukai masyarakat Malaysia.
"Dia punya status izin tinggal tetap. Kita bisa mengambil status itu jika dia terbukti merugikan bangsa dan negara ini. Saat ini, kepolisian sedang menginvestigasi apakah dia benar melakukan tindakan itu atau tidak. Jika dia benar merugikan bangsa dan negara ini, maka penting bagi kami untuk mencabut izin tinggal tetapnya dan dalam kasus ini tentu saja kita perlu mengambil langkah-langkah guna mencegahnya membuat ceramah provokatif yang cenderung membeda-bedakan ras," kata Mahathir, seperti dikutip dari theweek.in, Senin, 19 Agustus 2019.
Ulama asal India, Zakir Naik berbincang dengan Aa Gym sebelum memberi ceramah terbuka di kampus UPI, Bandung, Jawa Barat, 2 April 2017. TEMPO/Prima Mulia
Menjawab pertanyaan apakah Zakir harus meminta maaf kepada publik secara terbuka, Mahathir mengatakan dia tak yakin apakah masyarakat Malaysia menuntut permohonan maaf darinya. Mahathir pun tak yakin permohonan maaf akan meredakan kemarahan masyarakat.
Dia menyarankan, agar masyarakat menyerahkan penyelesaian masalah ini pada kepolisian yang sedang melakukan investigasi atas pernyataan serius Zakir.
Zakir saat ini sedang berstatus dalam investigasi oleh kepolisian federal Malaysia atas dugaan telah berkomentar rasis dalam kuliah umum yang dilakukannya di Kota Baru, Kelantan, Malaysia pada 8 Agustus 2019. Dia dilaporkan telah mengatakan etnis India - Malaysia lebih setia pada Perdana Menteri India Narendra Modi ketimbang pemerintahan Mahathir.
