Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. ANTARA FOTO/AACC2015
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengusulkan pembentukan sebuah zona aman yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Myanmar untuk melindungi etnis muslim Rohingya, yang melarikan diri dari kekerasan militer Myanmar ke Bangladesh untuk mencari perlindungan.
“Orang-orang ini harus dapat kembali ke tanah airnya dalam keadaan aman dan bermartabat,” katanya dalam Sidang Majelis Umum PBB, Kamis, 21 September 2017, waktu setempat.
Hasina menuduh pemerintah Myanmar memasang ranjau di perbatasan kedua negara untuk mencegah warga Rohingya kembali dari pengungsian. Dia pun meminta PBB segera mengambil langkah untuk menemukan solusi atas krisis kemanusiaan ini.
Perdana Menteri Bangladesh menetapkan lima poin rencana yang dapat digunakan untuk melindungi etnis Rohingya di zona aman, yang dapat dibentuk di Myanmar di bawah pengawasan PBB.
Hasina juga menyatakan militer Myanmar harus menghentikan tindak kekerasan dan praktik pembersihan terhadap warga etnis Rohingya yang kini sedang terjadi. Dia juga meminta pemerintah Myanmar mengizinkan misi pencari fakta PBB, menjamin proses kembalinya para pengungsi, dan mematuhi rekomendasi kewarganegaraan etnis Rohingya.
Pembentukan zona aman untuk warga Rohingya di Myanmar akan membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan, di mana Cina, yang sebelumnya menjadi pendukung kuat junta militer Myanmar, memiliki hak veto.
Sekitar 1,1 juta warga etnis Rohingya mengalami diskriminasi di Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak status kewarganegaraan etnis Rohingya meskipun mereka telah mendiami negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak ratusan tahun lalu. Lebih dari 420 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam sebulan terakhir untuk menghindari kekerasan militer Myanmar dan kelompok milisi Buddha ultranasionalis.
