TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Cina berupaya mengaktifkan kembali negosiasi dengan Korea Utara dengan meminta bantuan Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Presiden Cina, Xi Jinping, menelpon Macron kemarin dan meminta Perancis berperan konstruktif dalam menurunkan ketegangan dengan Korea Utara. Dia meminta Macron untuk membuka dialog dengan rezim Kim Jong-un.

Sebelumnya, Jinping juga telah menelpon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada Rabu dan Kamis lalu.

Baca: Apakah Korea Utara Bakal Luncurkan Rudal pada Hari Ini?

“Rangkaian telepon ini menunjukkan isu semenanjung Korea merupakan isu utama bagi para pemimpin dunia karena adanya ancaman keamanan tingkat tinggi,” kata Shi Yinhong, penasehat Dewan Negara Cina dan juga direktur Pusat Studi Amerika di Universitas Renmin, Sabtu, 9 September 2017.

Baca: YouTube Tutup 2 Saluran Propaganda Korea Utara

“Semua negara besar dunia yang terkait dengan konflik ini telah menunjukkan sikapnya yang jelas kecuali Cina. Sehingga sikap Cina yang jelas diperlukan,” kata Shi.

Rangkaian telepon ini terjadi menyusul tes bom nuklir Korea Utara pada Ahad lalu. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah bersidang pada Selasa lalu.

Cina merupakan satu dari lima anggota Dewan Keamanan PBB selain Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Pemerintah AS telah berupaya menggalang sanksi lebih keras untuk Korea Utara seperti embargo penjualan minyak bumi kepada negara komunis itu. Ini sebagai hukuman atas uji coba nuklir dan program rudal balistik antarbenua.

Jinping juga telah berbicara dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, saat keduanya menghadiri acara pertemuan tingkat tinggi BRICS di Xiamen Cina pada pekan lalu.

Putin berpendapat tambahan sanksi untuk Korea Utara akan percuma dalam kondisi seperti ini.

Menurut Wang Sheng, seorang ahli Asia Timur Laut di Universitas Jilin, mengatakan Cina cenderung berposisi seperti Rusia. Namun, Cina juga menginginkan ada sanksi lebih tegas untuk Korea Utara.

Sementara Eropa lebih cenderung mendukung sanksi seperti AS walaupun tidak menginginkan adanya kemiskinan meluas di Korea Utara.

“Sanksi berikutnya untuk Korea Utara akan menentukan perkembangan hubungan antara komunitas internasional dan negara komunis itu karena ini menyangkut minyak, yang bisa membawa konflik ini lebih dekat ke perang,” kata Wang.

SCMP | BUDI RIZA