Bentrok di Myanmar, Kemenlu: ASEAN Pegang Prinsip Non-Intervensi

Reporter

Minggu, 27 Agustus 2017 18:45 WIB

Sejumlah warga negara Amerika Serikat mengikuti parade ASEAN di Silang Monas, 27 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan ASEAN mendukung Myanmar dalam proses demokrasi, rekonsiliasi, dan pembangunan dengan memegang prinsip non-intervensi.

Baca: Rohingya Angkat Senjata, Ribuan Warga Lari dan Dievakuasi


"Tentunya kita akan terus ya, terutama Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada Myanmar dalam proses rekonsiliasi demokrasi mereka, maupun dalam proses pembangunan yang inklusif buat mereka," kata Armanatha Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri menanggapi pertanyaan Tempo mengenai konflik yang pecah antara kelompok pemberontak Rohingya, ARSA, dengan pasukan militer Myanmar sejak Jumat, 25 Agustus hingga hari ini.


Armanatha yang diwawancarai usai acara Parade ASEAN ke 50 di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2017 menjelaskan, meski ASEAN memiliki prinsip non-intervensi atau prinsip yang melarang ikut campur urusan dalam negeri negara anggota, namun negara-negara ASEAN memiliki mekanisme untuk saling membantu.


"Kita ASEAN memberikan dukungan kepada Myanmar dalam proses transisi demokrasi mereka. Itu memang suatu proses," ujar Tata.

Baca: Myanmar Nyatakan Pemberontak Rohingya, ARSA, Teroris


Menurutnya, keunggulan ASEAN adalah kerja sama yang sifatnya tidak saling menuding atau menyalahkan.


Advertising
Advertising

"Keunggulan ASEAN di sini adalah kita bisa bersama-sama kerja tanpa harus perlu menunjuk atau finger pointing," kata Armanatha.


Bentrokan antara militer Myanmar dengan ARSA atau Tentara Penyelamat Rakyat Rohingya atau yang juga disebut sebagai pemberontak Bengali di negara bagian Rakhine pecah pada Jumat, 25 Agustus 2017.

Bentrokan ini menewaskan 80 orang dari kelompok pemberontak dan 18 orang tentara Myanmar, serta diduga sebagai yang terburuk dari konflik yang meruncing sejak Oktober lalu.

Baca: ARSA, Kelompok Milisi Bersenjata Rohingya Myanmar


Guardian menyebut konflik ini sebagai ujian bagi pemerintahan Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel perdamaian ini banyak dikritik karena dianggap membiarkan persekusi berkepanjangan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya, serta membela serangan balik yang dilakukan tentara pasca bentrok Oktober silam.


Sekitar 2000 orang Rohingya melarikan diri ke perbatasan Bangladesh untuk mengungsi dan sekitar 4.000 ribu orang dievakuasi ke tempat yang aman seperti di biara Budha dan kantor pemerintahan serta pos polisi.

Perpindahan etnis Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh terjadi sejak 1990-an. Saat ini ada sekitar 400.000 etnis Rohingya di Bangladesh. Baik Myanmar maupun Bangladesh menolak mengakui Rohingya sebagai warga negara mereka.


THE IRRAWADDY | THE GUARDIAN | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Berita terkait

PM Singapura Sebut Jokowi Berkontribusi bagi Kawasan

6 hari lalu

PM Singapura Sebut Jokowi Berkontribusi bagi Kawasan

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengakui kontribusi Presiden Jokowi, baik bagi Indonesia maupun kawasan.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

11 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Hadiri ASEAN Future Forum di Vietnam

11 hari lalu

Retno Marsudi Hadiri ASEAN Future Forum di Vietnam

Retno Marsudi di antaranya menghadiri ASEAN Future Forum di Vietnam sebagai platform tukar pandangan dan ide mengenai masa depan ASEAN

Baca Selengkapnya

Pupuk Indonesia Perluas Jaringan ke ASEAN

11 hari lalu

Pupuk Indonesia Perluas Jaringan ke ASEAN

PT Pupuk Indonesia memperluas jaringan ke tingkat ASEAN.

Baca Selengkapnya

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

16 hari lalu

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.

Baca Selengkapnya

ASEAN dan Australia Memperingati 50 Tahun Kemitraan

19 hari lalu

ASEAN dan Australia Memperingati 50 Tahun Kemitraan

ASEAN dan Australia memperingati 50 tahun pertemuan pertama antara Sekretaris Jenderal ASEAN dan para pejabat Australia pada 16 April

Baca Selengkapnya

IPB Universitas Terbaik Ke-3 di ASEAN Versi AppliedHe, Kalahkan 77 Pesaing Termasuk UI dan ITB

26 hari lalu

IPB Universitas Terbaik Ke-3 di ASEAN Versi AppliedHe, Kalahkan 77 Pesaing Termasuk UI dan ITB

AppliedHe menempatkan IPB sebagai universitas terbaik ke-3 se-Asia Tenggara. Mengalahkan UI dan ITB di level lokal.

Baca Selengkapnya

Mantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar

29 hari lalu

Mantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar

Mantan menlu Australia Julie Bishop ditunjuk sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar.

Baca Selengkapnya

Profil Negeri Laos yang Memegang Estafet Keketuaan ASEAN 2024

30 hari lalu

Profil Negeri Laos yang Memegang Estafet Keketuaan ASEAN 2024

Ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos dalam mempersiapkan agenda gelaran pertemuan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

31 hari lalu

Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting

Baca Selengkapnya