Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersiap naik helikopter untuk melakukan kunjungan ke medan pertempuran di Marawi, 20 Juli 2017. Ini merupakan kunjungan pertama Duterte ke daerah yang dikepung kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP
TEMPO.CO, Manila -Presiden Rodrigo Duterte telah meminta Kongres Filipina menyetujui penambahan 20 ribu tentara untuk dikirim ke Marawi dan wilayah lain di selatan negara itu guna memberangus milisi Maute yang berafiliasi ke ISIS.
Juru bicara kepresiden Filipina, Ernesto Abella mengatakan, perekrutan baru militer harus dibuat untuk menyeimbangkan pengawasan keamanan di beberapa daerah beresiko di sana.
"Permintaan Presiden untuk tambahan 20 ribu tentara merupakan bagian dari postur keamanan intensif kami untuk melindungi daerah-daerah di negara dimana ada ancaman keamanan yang terus berlanjut," kata Ernesto Abella, seperti yang dilansir ABS-CBN News pada 6 Agustus 2017.
Abella menambahkan sebagian besar pasukan tambahan akan ditugaskan di Marawi. "Sebagian dari anggota militer ini mungkin disuruh ke Marawi sementara sisanya akan ditempatkan di daerah-daerah lain di sekitar Pulau Mindanao," kata Abella.
Sebelumnya, Duterte mengajukan permintaan yang sama ketika mengunjungi Marawi minggu lalu. Namun tidak merinci jumlah pasti anggota militer yang dibutuhkannya.
Ribuan tentara Filipina tengah berjuang untuk mengakhiri serangan oleh kelompok milisi Maute yang berafiliasi dengan ISIS di kota Marawi sejak 23 Mei 2017. Duterte memberlakukan operasi militer untuk memberangus kelompok Maute dan ISIS di Marawi. Pertempuran itu telah membunuh lebih dari 600 milisi dan tentara Filipina.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
