TEMPO.CO, Riyadh – Kerajaan Arab Saudi mengumumkan semua lembaga pemerintahan, khususnya di sektor publik negara itu, akan bersih dari tenaga kerja asing pada 2020.

Melalui sebuah pernyataan pemerintah pada pertengahan pekan lalu, para pekerja asing yang bekerja di instansi pemerintahan memiliki waktu tiga tahun sebelum benar-benar diakhiri kontraknya.

”Tidak akan ada pekerja ekspatriat di pemerintahan setelah 2020. Nasionalisasi pekerja pemerintah yang lengkap merupakan tujuan penting dari program transformasi nasional 2020 dan Visi Kerajaan 2030,” kata Abdullah al-Melfi, wakil menteri untuk urusan pegawai negeri, seperti dilansir Al Araby pada 10 Mei 2017.

Saat ini, terdapat sekitar 70 ribu pekerja asing yang bekerja di instansi pemerintahan Arab Saudi. Langkah itu diyakini sebagai cara untuk mengurangi arus modal keluar. Selain itu, lebih memberi ruang bagi pekerja asal Arab Saudi.

Arab Saudi juga mengejar rencana diversifikasi agresif yang dikenal dengan Visi 2030, yang akan memperluas sektor swasta dan mengurangi jumlah pegawai negeri di pemerintahan.

Sekitar 66 persen warga Arab Saudi saat ini bekerja untuk pemerintah dan Riyadh ingin angka ini terpotong hingga 50 persen pada 2020.

AL ARABY|YON DEMA