TEMPO Interaktif, London:Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus memiliki kewenangan dalam proses rekonstruksi Irak segera setelah pemerintahan militer terbentuk. Hal ini ditegaskan Peter Hain, seorang menteri kabinet Inggris, kemarin. Hal yang sangat penting adalah PBB harus memiliki kewenangan setelah pengaturan transisional sementara. Hal itu sangat vital bagi kita dan seluruh anggota Uni Eropa. Hal tersebut sangat penting untuk membuka kesempatan yang sangat besar bagi bantuan Eropa dan bantuan pembangunan, jelas Hain kepada koran The Sunday Telegraph, Minggu (6/4). Komentar salah seorang anggota kabinet paling senior dalam pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair ini, memecahkan posisi anggota kabinet Inggris yang lain. Hal ini juga akan menambah tekanan bagi Blair untuk memperjuangkan rencana dari Gedung Putih dan Pentagon yang akan menempatkan PBB benar-benar memiliki kewenangan dalam pemerintahan Irak yang baru. Banyak anggota kabinet dari Partai Buruh menaruh perhatian yang mendalam pada rencana Amerika Serikat yang hanya akan memberikan PBB kewenangan terbatas dan hanya menyangkut penyaluran bantuan kemanusiaan. Parlemen Inggris tidak setuju dengan langkah yang dirancang Amerika itu. Bahkan bulan lalu, Menteri pembangunan Internasional Inggris setuju untuk tidak mengundurkan diri bila Blair memberi jaminan mengenai peran PBB pasca invasi Amerika. Pernyataan Hain ini akan mendukung pendirian Inggris menyongsong pertemuan antara Perdana Menteri Tony Blai dengan Presiden George W. Bush yang akan diselenggarakan di Irlandia, hari ini (Senin, 7/4). Sabtu pekan lalu, Downing Street telah mengeluarkan pernyataan yang menjamin bahwa PBB akan terlibat dalam rezim pemerintahan baru Irak, namun hal-hal terperinci harus disepakati. Blair sendiri juga telah memberikan sinyal akan memperjuangkan tuntutan parlemennya dengan mengatakan bahwa ia telah membujuk Presiden Bush untuk menolak rencana yang diajukan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Dalam rencananya, Rumsfeld mengemukakan, pemerintahan baru Irak harus dijalankan oleh lebih dari 20 departemen yang dikepalai oleh warga AS dengan warga Irak sebagai bawahannya. Pertemuan antara Bush dan Blair akan membahas mengenai Irak pasca invasi AS, serta proses perdamaian di Irlandia Utara dan Timur Tengah. Seorang anggota kabinet Inggris mengomentari kunjungan pertama Bush ke Iralandia Utara ini akan menunjukkan solidaritas Bush terhadap Blair. Kunjungan Presiden (George W. Bush) akan terlihat sebagai konfirmasi bahwa IRA sedang menanti suatu pengumuman panjang yang akhirnya dipecahkan, kata dia. Hain sendiri menyatakan, Presiden George W. Bush tidak akan datang ke Irlandia apabila perdamaian tidak terjadi. (afp/dailytelegraph/faisal tempo news room)