TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Seorang anggota DPR atau parlemen Malaysia dikecam setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial, karena mengusulkan agar pemerkosa menikahi korbannya.

Shabudin Yahaya dari koalisi Barisan Nasional yang mendukung pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak beralasan pernikahan bisa membantu korban menjalani kehidupan yang lebih baik.

Baca: Perkosaan Disiarkan di Facebook, Remaja 14 Tahun Ditangkap

Berbicara dalam debat parlemen saat membahas tentang rancangan undang-undang kekerasan seksual terhadap anak pada Selasa lalu, Shabudin mengatakan bahwa meskipun pemerkosaan dianggap sebagai tindak pidana, pemerkosa dan korban harus diberi kesempatan kedua untuk mengubah lembaran baru.

"Mungkin melalui pernikahan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Dan orang yang diperkosa tidak akan selalu memiliki masa depan yang suram. Dia setidaknya akan memiliki suami dan ini bisa berfungsi sebagai obat bagi masalah sosial," katanya.

Dia juga mengatakan beberapa anak-anak secara fisik dan rohani siap untuk menikah.

"Beberapa gadis yang berusia antara 12 dan 15 tahun memiliki tubuh seperti wanita 18 tahun," katanya, mengutip pengalamannya sebagai mantan hakim di pengadilan Syariah.

Dia kemudian mengatakan komentarnya telah diambil di luar konteks, tetapi bahwa ia menentang kriminalisasi pernikahan anak-anak karena mereka adalah bagian dari hukum Islam.

Baca: Hakim Bebaskan Terdakwa Pemerkosa karena Korban Tidak Menangis

Sharmila Sekaran, direktur LSM Suara Anak Malaysia yang juga turut hadir dalam pembahasan tersebut mengatakan bahwa sebagian besar orang di sana marah dengan pernyataan Shabudin.

Selain peserta sidang, komentar Shabudin tersebut juga mengundang kecaman luas dan kemarahan dari banyak orang Malaysia.

Sejumlah netizen Malaysia menyebutnya bodoh. Beberapa juga mengunggah meme di Facebook, mengutuk kata-katanya.

"Pandangan Shabudin sangat mengerikan, terbelakang dan kuno yang seharusnya tidak memiliki tempat dalam masyarakat modern kita," tulis Joshua Hong di Facebook.

BBC | YON DEMA