TEMPO Interaktif, Jakarta::Pemerintah Indonesia menunggu sikap resmi pemerintah Vanuatu. Hal itu berkaitan dengan pembukaan perwakilan Kedutaan Besar Papua di negeri yang terletak di Samudera Pasifik, sebelah Barat Daya Australia itu. Kita ingin sikap hitam di atas putih, kata Juru bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa, ketika dihubungi melalui telepon, Jumat (4/4). Marty menerangkan bahwa pemerintah Indonesia mengetahui adanya pembukaan perwakilan itu lewat pemberitaan. Dalam sebuah siaran pers, pembukaan Kedutaan Papua terjadi pada 22 Maret. Pemerintah Vanuatu hadir dalam peresmian kantor ini. Bagaimana jika Vanuatu benar-benar mengakui keberadaan Papua yang merdeka? Saya tidak akan mendahului tetapi ini soal integritas wilayah, soal yang prinsipil, kata Marty. Karenanya, pemerintah hanya akan memberikan respons balik yang sesuai dengan sikap Vanuatu. Hingga kini, hubungan diplomatik Vanuatu di Indonesia masih dirangkap oleh duta besar Indonesia untuk Australia. (Wuragil Tempo News Room)
Berita terkait
Gempa M3,7 Guncang Pangandaran Sampai Garut Pagi ini, Belum Ada Laporan Kerusakan
8 detik lalu
Gempa tektonik bermagnitudo 3,7 mengguncang wilayah sekitar Priangan Timur bagian selatan.
Baca SelengkapnyaArsenal Kalahkan Tottenham Hotspur 3-2, Mikel Arteta: Kami Harus Lebih Baik
8 menit lalu
Kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur pada pekan ke-35 Liga Inggris menjaga peluang The Gunners meraih gelar Liga Inggris.
Baca SelengkapnyaParlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza
9 menit lalu
Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Gaza
Baca Selengkapnya12 Penyebab Kantuk Berat yang Perlu Diwaspadai, Salah Satunya Kanker
14 menit lalu
Rasa kantuk merupakan hal normal yang terjadi dalam tubuh. Tapi, ada beberapa penyebab kantuk berat yang harus diwaspadai. Ini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Hakim Saldi Isra soal Arsul Sani Tangani Sidang Sengketa Pileg PPP
15 menit lalu
Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, hakim konstitusi Arsul Sani tetap menangani sidang sengketa pileg untuk PPP. Tapi Arsul tak menggunakan haknya untuk memutus.
Baca SelengkapnyaBRIN Kirim Surat Teguran, Minta Ratusan Pensiunan Ilmuwan Kosongkan Rumah di Puspiptek
18 menit lalu
BRIN meminta ratusan pensiunan ilmuwan mengosongkan rumah dinas di Puspiptek paling lambat 15 Mei 2024
Baca SelengkapnyaPAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP
23 menit lalu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaPesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
23 menit lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaMenyelami Peluang dan Pengalaman Baru Melalui Konferensi International Model United Nations 2024
24 menit lalu
Model United Nations IGN tidak hanya berfokus pada debat semata, tetapi juga menerapkan pembelajaran praktis yang selaras dengan Kurikulum Merdeka.
Baca SelengkapnyaMengenal Stasiun Luar Angkasa Internasional alias ISS
29 menit lalu
Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS merupakan pesawat luar angkasa raksasa yang mengorbit mengelilingi bumi demi tujuan ilmiah.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia
32 menit lalu
