TEMPO.CO, Washington—Presiden Amerika Serikat Donald Trump diam-diam memberikan wewenang baru kepada Badan Intelijen Pusat atau CIA untuk melancarkan serangan melalui drone atau pesawat nirawak terhadap milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Timur Tengah.

Seperti dilansir New York Daily News pada Selasa 14 Maret 2017, hal ini diungkapkan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang menolak disebutkan namanya kepada harian The Wall Street Journal pada Senin lalu.

Baca: Militer Amerika Bangun Pangkalan Drone Penyerang di Korea Selatan

Langkah itu akan mengubah kebijakan Presiden Barack Obama, yang membatasi peran paramiliter CIA. Selama pemerintahan Obama, CIA hanya boleh mengoperasikan drone sebagai pemantau kegiatan kelompok garis keras di Yemen, Somalia, Irak, Suriah, Libya dan Afghanistan.

Sementara untuk melakukan penyerangan, hanya boleh dilakukan oleh Pentagon atau Kementerian Pertahanan.

Namun hal ini berubah setelah Trump mengunjungi markas besar CIA di Langley, Virginia pada 21 Januari lalu atau sehari setelah pelantikannya sebagai presiden.

“Sudah terlalu banyak masalah dengan program serangan drone. CIA harus dijauhkan dari program ini karena mereka tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan aksinya seperti militer Amerika Serikat,” kata Christopher Anders, Wakil Direktur ACLU Wilayah Washington kepada The Journal.

Baca: Teknik Membunuh Terbaru ISIS: Drone Pembawa Bom

Gedung Putih, Kementerian Pertahanan, dan CIA tidak menanggapi permintaan tanggapan oleh wartawan.

Obama berusaha mempengaruhi pedoman global dalam penggunaan serangan pesawat nirawak karena negara lain mulai mengembangkan program pesawat tanpa awak.

Amerika Serikat menjadi negara pertama menggunakan pesawat nirawak dilengkapi peluru kendali untuk membunuh tersangka teroris sesudah peristiwa 11 september 2001 di New York dan Washington.

Serangan pesawat tanpa awak "Predator" dan "Reaper", yang dilengkapi peluru kendali dan membidik negara lain mulai dilakukan pada masa Presiden George W Bush dan diperluas penggunaannya oleh Obama.

Kritik terhadap program serangan tersebut memunculkan pertanyaan apakah serangan ini menghasilkan lebih banyak militan dari yang mereka bunuh. Mereka mengutip bahwa persebaran organisasi Jihadis dan serangan militan di seluruh dunia adalah sebagai bukti bahwa serangan pesawat nirawak justru memperburuk keadaan.

Pada Juli lalu, pemerintah Amerika Serikat menerima tanggung jawab atas kematian 116 warga akibat serangan di negara tidak terlibat perang dengan Amerika Serikat.

NEW YORK DAILY NEWS | REUTERS | SITA PLANASARI AQUADINI