Junta Thailand Tolak Cabut Hukum Perang

Reporter

Editor

Rabu, 4 Oktober 2006 20:26 WIB

TEMPO Interaktif, Bangkok: Meski didesak kelompok-kelompok hak asasi manusia dan negara asing, termasuk Amerika Serikat, junta militer Thailand menolak mencabut hukum perang yang mereka berlakukan sejak kudeta 19 September."Hukum perang akan tetap berlaku," kata pemimpin junta Jenderal Sonthi Boonyaratglin hari ini. "Kami tak tahu apa yang akan terjadi selama masa transisi ini." Amerika meminta junta militer mencabut hukum perang dalam tujuh hingga sepuluh hari dan segera menggelar pemilihan umum yang Sonthi janjikan tahun depan.AFP | IWANK

Berita terkait

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

59 hari lalu

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra dibebaskan dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

20 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

18 Februari 2024

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Minggu, 18 Februari 2024, resmi menghidup udara bebas

Baca Selengkapnya

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

18 Februari 2024

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

Miliarder Thailand, mantan PM Thaksin Shinawatra, dibebaskan, menikmati kebebasan setelah hampir 16 tahun lalu lari untuk menghindari penjara.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

18 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

Meskipun diberikan pembebasan bersyarat, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra bisa menghadapi masalah hukum atas tuduhan menghina monarki pada 2015.

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

18 September 2023

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.

Baca Selengkapnya

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

2 September 2023

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

30 Agustus 2023

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan kerajaan.

Baca Selengkapnya

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

24 Agustus 2023

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.

Baca Selengkapnya