TEMPO.CO, ISLAMABAD - Maskapai penerbangan pelat merah Pakistan, Pakistan International Airlines, tengah menyelidiki laporan sejumlah penumpang yang dipaksa berdiri selama perjalanan dari Karachi ke Arab Saudi.
Seperti dilansir The Guardian, Ahad, 26 Februari 2017, insiden ini terjadi pada 20 Januari lalu, saat pesawat Boeing 777 itu mengangkut penumpang dalam penerbangan PK743 dari Karachi menuju Madinah.
Dalam manifes pesawat tercatat hanya ada 409 penumpang. Namun laporan yang ada menyebutkan pesawat itu ternyata mengangkut 416 penumpang. Alhasil, tujuh penumpang di antaranya terpaksa berdiri selama perjalanan.
Kepada harian Pakistan, Dawn, pilot pesawat—Anwar Adil—mengatakan baru mengetahui ada penumpang tambahan dari manifes saat pesawat lepas landas.
“Awak kabin tidak mengabarkan penumpang tambahan hingga pintu pesawat ditutup. Karena itu, sudah tidak mungkin kembali ke Karachi karena dapat membuang bahan bakar. Ini tentu saja bukan perintah perusahaan,” kata Anwar.
Membawa penumpang tambahan dalam pesawat merupakan pelanggaran terhadap standar regulasi keamanan internasional. Sebab, penumpang yang terpaksa berdiri tidak memperoleh jatah masker oksigen yang sangat penting saat kondisi darurat.
Juru bicara PIA, Danyal Gilani, mengaku pihaknya tengah melakukan penyelidikan internal terkait dengan laporan kelebihan penumpang. “Kami akan menindak tegas pelaku pelanggaran,” ujar Danyal.
Namun dia membantah ada tujuh penumpang yang terpaksa berdiri selama perjalanan.
“Laporan itu bohong karena tidak mungkin penumpang berdiri terus-menerus dalam penerbangan sejauh itu,” ujar ia.
Insiden dalam penerbangan bukanlah hal baru bagi PIA. Pada 2013, pilot maskapai ditangkap polisi Inggris karena hendak menerbangkan pesawat dalam kondisi mabuk. Pada Desember lalu, pesawat PIA jatuh di Abbottabad dan menewaskan 48 orang.
Maskapai pelat merah ini pernah menjadi kebanggaan Pakistan. Namun, seiring pembengkakan utang, pesawat yang menua, dan maraknya skandal korupsi, nama perusahaan menjadi sangat buruk.
PIA, yang dilaporkan mengalami kerugian hingga US$ 3 juta, menjadi pusat perdebatan politik. Tahun lalu, Perdana Menteri Nawaz Sharif hendak memprivatisasi maskapai tersebut. Namun upaya itu digagalkan parlemen.
