PBB Tuding Junta Thailand Langgar HAM

Reporter

Editor

Selasa, 26 September 2006 16:10 WIB

TEMPO Interaktif, New York: Kebijakan-kebijakan yang diambil junta selepas kudeta sudah menabrak konvensi hak asasi manusia. Menurut Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, sedikitnya ada satu kesalahan serius yang dilakukan pemerintahan militer, yaitu membubarkan Dewan HAM Nasional Thailand. "Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis menimbulkan kekhawatiran pelaksanaan hak asasi manusia," kata Komisioner HAM PBB Louise Arbour. Sebab, "mereka juga membatasi hak kebebasan berkumpul, berpendapat dan sewenang-wenang menangkap orang." Militer, Selasa pekan lalu, mendongkel Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam kudeta tidak berdarah. Jenderal Sonthi Boonyaratglin yang memimpin perebutan kekuasaan itu langsung membekukan konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Mereka juga melarang orang berkumpul lebih dari lima orang dan mengontrol ketat media massa.BANGKOK POST | SS KURNIAWAN

Berita terkait

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

56 hari lalu

Mahkamah Agung Thailand Hapuskan Hukuman Yingluck Shinawatra

Yingluck Shinawatra dibebaskan dari dakwaan pada kasus yang terjadi saat dia menjabat sebagai perdana menteri pada 2013.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

20 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Hadapi Dakwaan Penghinaan Kerajaan

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra hadapi kasus lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan terkait dengan komentarnya di Seoul pada Mei 2015.

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

18 Februari 2024

Thaksin Shinawatra Resmi Bebas

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra pada Minggu, 18 Februari 2024, resmi menghidup udara bebas

Baca Selengkapnya

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

18 Februari 2024

Mengenal Eks-PM Thailand Thaksin Shinawatra yang Dibenci tapi juga Dicintai

Miliarder Thailand, mantan PM Thaksin Shinawatra, dibebaskan, menikmati kebebasan setelah hampir 16 tahun lalu lari untuk menghindari penjara.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

18 Februari 2024

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dijadwalkan Bebas Hari Ini

Meskipun diberikan pembebasan bersyarat, eks PM Thailand Thaksin Shinawatra bisa menghadapi masalah hukum atas tuduhan menghina monarki pada 2015.

Baca Selengkapnya

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

10 Januari 2024

Raja Malaysia Pertimbangkan Pengampunan terhadap Mantan PM Najib Razak

Dewan Pengampunan Malaysia, yang dipimpin oleh raja, akan segera menentukan apakah akan memberikan pengampunan kerajaan kepada mantan PM Najib Razak

Baca Selengkapnya

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

18 September 2023

Thaksin Shinawatra Bisa Bebas Februari Tahun Depan

Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun Thaksin bisa dibebaskan lebih cepat.

Baca Selengkapnya

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

2 September 2023

Raja Thailand Pangkas Hukuman Penjara Eks PM Thaksin Shinawatra

Raja Thailand meringankan hukuman delapan tahun penjara mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra menjadi satu tahun.

Baca Selengkapnya

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

30 Agustus 2023

Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Siapkan Permohonan Pengampunan Kerajaan

Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra sedang mempersiapkan dokumentasi untuk merancang permintaan pengampunan kerajaan.

Baca Selengkapnya

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

24 Agustus 2023

PM Thailand Srettha Thavisin Bertemu Prayuth Chan-ocha, Bahas Solusi Atasi Perpecahan

Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin membahas cara mengatasi perpecahan politik dengan pendahulunya Prayuth Chan-ocha, arsitek kudeta 2014 terhadap pemerintahan terakhir Partai Pheu Thai.

Baca Selengkapnya