TEMPO Interaktif, Kota Gaza:Hamas Jumat (23/9) kemarin membantah klaim sepihak Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa "kabinet persatuan" akan mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara. Hal itu diungkapkan Ahmad Yusuf, penasihat politik Perdana Menteri Ismail Haniyeh."Pemerintah dan gerakan Hamas akan menentang upaya pengakuan Israel," kata Yusuf. Pernyataan Yusuf muncul tak lama setelah Presiden Abbas menyatakan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa bahwa pemerintahan baru Palestina bakal mengakui Israel. "Pemerintah Palestina akan komit dengan semua kesepakatan yang dibuat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Palestina," kata Abbas dimuka Sidang Umum PBB, Kamis kemarin. Abbas juga mrujuk pada surat pengakuan kedaulatan Israel 1993. Surat itu ditandatangani Presiden Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Pengakuan atas Israel, menjauhi cara-cara kekerasan, dan menghormati perjanjian merupakan prasyarat untuk membuka kran dana bagi Pelestina. Sejak Hamas memenangkan pemilu dan menjalankan roda pemerintahan aliran dana disetop Barat. Terutama sejak Amerika memasukkan Hamas kedalam daftar organisasi teroris dunia yang perlu diwaspadai. Kendati menolak mengakui Israel, kata Yusuf, Hamas mendukung upaya gencatan senjata selama sepuluh tahun dengan Israel. "Ini jauh lebih baik untuk stabilitas dan kemakmuran Palestina," kata Yusuf seraya meminta Israel meninggalkan wilayah Palestina. Pemerintah Israel melalui juru bicaranya mengatakan menolak permintaan Yusuf. Avi Pazner mengatakan Israel tak tertarik dengan tawaran Yusuf itu. Karena itu ia meminta pemerintah Palestina untuk mematuhi perjanjian yang dibuat dunia internasional. "Itu yang kami inginkan," kata Pazner. Israel juga mendesak agar seorang serdadunya yang disekap milisi Palestina dikembalikan. "Atau pertemuan puncak di antara kami tak akan pernah ada," ancam Deputi Perdana Menteri Shimon Perez usai bertemu Abbas di New York. Sebaliknya Yusuf berkeras bahwa pemerintah baru akan menghargai kesepakatan dengan Israel apabila negeri Yahudi itu menghargai hak dan prinsip rakyat Palestina. Yusuf kembali menekankan bahwa perjanjian itu tak termasuk pengakuan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pun mendesak agar Palestina dan Israel bersedia kembali duduk berunding dan memperbaharui upaya perdamaian kedua belah pihak. "Saatnya memperbaiki jembatan perdamaian yang selama ini terputus telah tiba," katanya. Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice memberi dukungan pada Abbas. "Ini saatnya mengakhiri krisis dengan membentuk sebuah kabinet bersatu," katanya selepas menghadiri sidang Dewan Keamanan. Ia juga berjanji akan berkunjung ke sana. ap/afp/andree priyanto