TEMPO.CO, Ulan Bator - Rakyat Mongolia menyumbangkan uang tunai, perhiasan, emas dan bahkan kuda-kuda mereka untuk membayar utang negara yang jatuh tempo pada Maret mendatang. Kampanye tersebut dilancarkan ekonom sekaligus anggota Parlemen Mongolia, B. Osorgarav sejak pekan lalu. “Dia menyatakan sumbangan telah diawali seorang anak berusia delapan tahun yang menyumbang 1.000 tugrik (sekitar Rp 5.500),” tulis situs berita Mongolia, UB Post, 2 Februari 2017.

Pemerintah Mongolia harus membayar tagihan obligasi Bank Pembangunan Mongolia sebesar US$ 580 juta (sekitar Rp 7,7 triliun), Maret mendatang. Namun, pemerintah tidak punya uang. Bank Pembangunan Asia memperkirakan pertumbuhan negara itu pada 2017, maksimal hanya bakal mencapai 1,7 persen.

Osorgarav sendiri juga merogoh koceknya sebesar 10 juta tugrik (sekitar Rp 54 juta), memberikan sepuluh kuda dan mencopot sebuah cincin emas yang dia kenakan saat konferensi pers 30 Januari 2017 lalu. Dia menyarankan agar jumlah sumbangan minimal dinaikkan sesuai dengan usia.

Misalnya, anak berumur sembilantahun menyumbangkan sembilan ribu tugrik (sekitar Rp 49 ribu), sedangkan 30 tahun menyumbang 22 ribu (sekitar Rp 119 ribu). Harapannya dengan cara itu bakal terkumpul dana 425 miliar tugrik (sekitar Rp 2,3 triliun).

Negeri itu tengah terpuruk dalam krisis ekonomi akibat jatuhnya investasi asing, melambatnya pertumbuhan Cina dan melemahnya harga komoditas. Nilai mata uang Mongolia, tugrik, merosot hampir seperempat dari nilainya tahun lalu.

Rakyat Mongolia juga terpukul oleh naiknya harga pangan dan bahan bakar, serta musim dingin yang buruk sehingga mengancam ternak-ternaknya. Namun kampanye Osorgarav berhasil mengetuk hati banyak orang. Meskipun tak sedikit pula yang mengkritiknya.

Perdana Menteri Mongolia Jargaltulga Erdenebat mengatakan dia tidak meminta rakyat untuk menyumbang uang tunai serta barang berharga lainnya. Tapi pemerintah tidak akan menolak bantuan tambahan. "Pemerintah tidak dapat melarang kampanye yang dijalankan rakyat," kata dia.

Ernedebat mengaku sudah menemukan solusi untuk pembayaran obligasi Maret mendatang. Sehingga donasi sukarela dari rakyat akan digunakan ke sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan mengurangi asap serta untuk infrastruktur publik.

Pengumpulan dana masyarakat untuk membayar utang pemerintah juga pernah dilakukan Korea Selatan pada krisis ekonomi 1997 dan 1998.

UB POST | REUTERS | FOREIGN POLICY | NATALIA SANTI