TEMPO.CO, Bucharest- Pemerintah Rumania berencana membebaskan sekitar 3.000 narapidana terutama narapidana kasus korupsi untuk mengurangi kelebihan kapasitas di dalam penjara.
Rencana pemerintah Rumania itu menuai unjuk rasa ribuan orang di sepanjang jalan ibu kota Rumania, Bukarest. Unjuk rasa juga diikuti Presiden Rumania Klaus Iohannis.
Menurut Perdana Menteri Rumania Sorin Grindeanu, rencana pemerintah membebaskan para narapidana akan dilakukan parlemen dengan mengeluarkan dekrit darurat.
Untuk mengeluarkan dekrit darurat itu, kata Grindeanu, parlemen tidak memerlukan persetujuan dan tanda tangan Presiden Iohannis.
Presiden Iohannis yang berunjuk rasa bersama ribuan warga Rumania pada Minggu, 22 Januari 2017, mengatakan masyarakat berhak untuk marah dengan rencana yang digagas parlemen.
"Sejumlah pejabat politik yang memiliki kewenangan hukum ingin mengubah legislasi dan melemahkan hukum," kata Iohannis.
Iohannis yang terpilih sebagai presiden melalui pemilu pada November 2014 telah bersumpah akan memberangus korupsi di Rumania.
"Tak dapat diterima upaya memodifikasi hukum sehingga lusinan bahkan ratusan kasus tentang politikus-politikus itu dihapuskan," kata Iohannis menegaskan.
Grindeanu, 43 tahun, merupakan Perdana Menteri Rumania yang baru terpilih Desember lalu untuk menggantikan Sevil Shhaideh yang ditolak Iohannis.
Mantan ketua partai berkuasa Sosial-Demokrat, Liviu Dragnea, mengajukan Shhaideh, seorang perempuan muslim dan mantan menteri kesehatan, sebagai perdana menteri. Namun Iohannis menolaknya, dan menyetujui pengangkatan Grindeanu yang juga disodorkan Dragnea.
Diduga kuat, Dragnea memilih Shhaideh dan Grindeanu sebagai kepanjangannya di pemerintahan karena dia saat ini menjalani hukuman 2 tahun penjara atas berusaha mendorong referendum. Pejabat Rumania yang menjalani hukuman dilarang menjabat.
