Seorang wanita muslim Rohingya bersama anaknya menangis saat ditangkap oleh petugas perbatasan Bangladesh (BGB) setelah melintas perbatasan secara ilegal di Cox's Bazar, Bangladesh, 21 November 2016. Warga Rohingnya melarikan diri ke Bangladesh karena kekerasan yang diterimnya di Myanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
TEMPO.CO, YANGON—Pemerintah Myanmar mengirim utusan khusus ke Bangladesh untuk membahas krisis warga minoritas Muslim Rohingya.
Seperti dilansir Channel Newsasia, Rabu 11 Januari 2017, Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar Kyaw Tin memulai kunjungan kerja selama tiga hari ke ibu kota Dhaka.
Kunjungan langka ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang membayangi pemerintahan Aung San Suu Kyi yang baru seumur jagung.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan sebanyak 65 ribu warga Rohingya lari dari Myanmar ke Bangladesh, sejak militer melakukan operasi keamanan di Negara Bagian Rakhine.
Hari ini Kyaw Tin dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina.
Seorang sumber kementerian luar negeri Bangladesh kepada Reuters mengatakan pertemuan ini diusulkan oleh Myanmar, “Agar Bangladesh tidak menekan isyu ini dalam konferensi internasional.”
Salah satu konferensi internasional yang akan berlangsung adalah pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Malaysia. Salah satu agenda penting pertemuan itu adalah membahas nasib warga Rohingya.
Adapun Wakil Direktur Kemlu Myanmar, Aye Aye Soe, menegaskan pertemuan tingkat tinggi ini tidak membahas masalah perbatasan kedua negara. “Masalah perbatasan hingga kini masih ditujukan untuk menciptakan stabilitas,” ujar dia.
Banjir pengungsi serta laporan angkatan laut Myanmar menembak nelayan Bangladesh menjadi ujian bagi hubungan kedua negara tetangga yang sudah lama buruk.
Apalagi dalam kiris Rohingya, masing-masing negara menganggap ini merupakan masalah negara jiran mereka.
Krisis kemanusiaan terbaru yang dialami warga Rohingya terjadi saat sekelompok pria bersenjata menyerang pos perbatasan dan menewaskan sembilan polisi pada 9 Oktober lalu.
Sebagai balasannya, militer Myanmar menyerbu pemukiman Muslim di Rakhine.
Sejumlah warga dan pengungsi melaporkan dugaan kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan hingga pemerkosaan dalam operasi tersebut.
Namun semua laporan ini dibantah oleh pemerintahan Suu Kyi.
REUTERS | CHANNEL NEWSASIA | SITA PLANASARI AQUADINI
