TEMPO.CO, Jakarta -Wajah Cassiem Augustus berkaca-kaca. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan kata. "Penghargaan ini tak berarti buat saya. Buat apa? Terkenal? Untuk apa, jika nasib anak-anak tidak berubah?" kata pria asal Cape Town, Afrika Selatan, pemenang Hassan Wirajuda Award 2016, penghargaan bagi mereka yang dianggap berjasa memajukan perlindungan warga negara Indonesia, itu.

Ditemui Tempo di sebuah hotel dekat Patung Tani, Jakarta, sebelum acara penghargaan pertengahan Desember lalu, pria kelahiran 1955 itu heran mengapa dirinya diwawancarai. "Saya heran mendapat penghargaan, saya tidak pernah berkata bagus kepada pemerintah Anda," kata dia.

Saat ini, Cassiem adalah inspektur International Transport Workers Federation (ITF) di Cape Town, Afrika Selatan. Menurut Kementerian Luar Negeri RI, Cassiem telah membantu anak buah kapal (ABK) WNI sejak 20 tahun yang lalu.

Dia tak ragu menampung para ABK yang mengalami permasalahan di rumahnya. Dia pun tak enggan merogoh koceknya sendiri untuk menanggung kebutuhan mereka.

Pada September 2013, Cassiem membantu Konsulat Jenderal RI di Cape Town untuk menangani 74 ABK yang ditelantarkan kapten kapal.

Saat ditemui Tempo, Cassiem mengaku, meski ke-74 ABK itu telah dipulangkan ke Indonesia, kasusnya belum selesai juga. "Ini sesuatu yang di luar kuasa saya, pemerintah Anda tampaknya tidak serius menangani masalah ini," kata dia.

Persinggungan Cassiem dengan derita para ABK jauh bermula saat dia masih bekerja di perkebunan buah. Saat itu dia melihat betapa sengsaranya para ABK yang bekerja di kapal-kapal, ketika menaikturunkan muatan. "Mereka sangat miskin, dari bajunya, tampak kelelahan," tutur Cassiem.

Betapa tidak. Dalam sebuah kapal berukuran 38 kaki dijejali 35 ABK, hanya ada satu toilet, dan mereka bekerja selama 18-24 jam sehari. Setelah itu, mereka hanya diberi semangkuk mi instan. Jika tidak mau menerimanya, mereka tidak diberi makan sama sekali.

Menurut Cassiem, rata-rata para ABK tidak berpendidikan, tidak bisa berbahasa Inggris, ataupun bahasa para kapten kapal, biasanya Cina atau Taiwan. Mereka terjebak dalam kontrak, yang kadang ditulis dalam bahasa Cina, dan diberi cap jempol saja.

"Anda tahu apa bahasa yang digunakan di atas kapal? Bahasa pukulan!" ujar Cassiem. Para ABK juga tidak mendapat perawatan kesehatan jika mengalami kecelakaan kerja.

"Saya sering mendapati awak yang kehilangan tangan karena tidak paham bagaimana menggunakan alat kerja," kata Cassiem. "Saya bukan manusia jika tidak membantu mereka," kata dia berkaca-kaca.

Rata-rata ABK bertahan karena berharap dapat uang. Padahal, sering kali uang itu tidak dikirimkan agen perekrut kepada keluarga. Atau, kalaupun mereka memiliki sedikit uang, habis untuk membeli air minum, sedikit biskuit atau rokok yang semuanya dijual di atas kapal. Hal itu menimpa tidak saja ABK dari Indonesia, tapi juga banyak negara.

Cassiem mengaku bekerja sama erat dengan perwakilan RI jika terjadi masalah dengan ABK. Dia melapor ke KBRI atau KJRI, namun sering kali laporan itu kembali lagi padanya.

"Pemerintah Anda melindungi warga Burma yang menjadi korban perdagangan manusia, itu bagus," kata Cassiem, merujuk kasus perbudakan di Benjina, Tual, Maluku, beberapa waktu lalu. "Tapi mengapa pemerintah Anda tidak melindungi warga Anda sendiri di Johannesburg?"

Cassiem merujuk pada 74 ABK WNI yang ditolongnya pada Desember 2013 karena menjadi korban perbudakan pemilik kapal di Cape Town.

Nasib mereka terungkap ke publik setelah media setempat memberitakannya. Sebelumnya, pemerintah setempat menangkap para pemilik kapal tersebut dengan tuduhan mencuri ikan.

Nasib nahas dialami ABK asal Indonesia karena tak memiliki dokumen. Hal itu menyebabkan mereka tak bisa meninggalkan kapal dan hidup di sana selama tiga bulan. Makan dan minum sehari-hari mereka dapatkan dari pemberian warga setempat.

Para awak kapal itu tidur berdesak-desakan di ruang yang pengap, kotor, dan berbau solar. Di sana hanya ada satu toilet untuk 12 orang. Para ABK terpaksa minum dari pompa yang sama dengan pompa minyak. "Kondisinya sangat tidak manusiawi," ucapnya.

Para ABK itu tidak digaji meski telah bekerja selama 20 jam sehari. "Ini perbudakan di laut." Meski ke-74 ABK telah dipulangkan ke Indonesia, hingga kini kasusnya belum selesai.

Cassiem menyebutkan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia yang akan langsung bersuara jika terjadi masalah dengan warga negara mereka. Menurut dia, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah meratifikasi Konvensi Badan Perburuhan PBB (ILO) soal Bekerja di Dunia Perikanan (Work in Fishing Convention C 188 ).

Paling tidak, menurut Cassiem, di situ ada aturan soal pendidikan bagi ABK, dan kondisi kerja yang harus dipatuhi pemilik kapal.

Elly Kamsir, penerima Hassan Wirajuda Award lainnya, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Mauritius, juga menyatakan pentingnya ABK memahami kontrak yang ditandatanganinya.

Hal senada disampaikan Yoshi Iskandar, diplomat di KBRI Nairobi, juga pemenang dari Kategori Pemerintah. Para ABK mengalami penderitaan karena tidak tahu apa yang bakal dihadapinya di laut lepas. Juga tidak tahu apa yang ditandatanganinya saat akan bekerja.

"Saya saja yang bisa berbahasa Inggris merasa ngeri kalau berhadapan dengan aparat keamanan, apalagi mereka," kata Elly, yang membantu menjadi penerjemah bagi para ABK WNI yang bermasalah di Mauritius sejak 1995.
YOHANES PASKALIS | NATALIA SANTI