TEMPO Interaktif, Khartum:Upaya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetop kekerasan di wilayah barat Sudan, Darfur, menemui jalan buntu. Hari ini pemerintah Sudan secara tegas menolak kehadiran 22.500 personel pasukan perdamaian dan kepolisian di Darfur. "Rakyat Sudan tak mengizinkan resolusi apa pun yang akan mengancam kedaulatan negerinya," ujar Presiden Omar al-Bashir kepada kantor berita SUNA setelah menghadiri pertemuan dengan para pemimpin partai berkuasa, Partai Kongres Nasional. Pemerintah Sudan beralasan resolusi itu dikeluarkan tanpa lebih dulu berkonsultasi dengan Khartoum. "Resolusi itu ilegal!" tutur Majzoub al-Khalifa, penasihat presiden urusan Darfur. Bahkan Khartoum menolak berunding dengan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan pun tak bisa berbuat apa-apa sampai Sudan mau menerima resolusi itu. Tapi tak semua anggota Dewan Keamanan setuju. "Dalam tataran politik memang kami perlu izin," tutur seorang diplomat kepada Guardian. "Tapi itu bukan berarti kami harus menunggu sampai mereka bilang ya." Deputi Duta Besar Inggris di PBB, Karen Pierce, juga mempertanyakan penolakan itu. "Jika Khartoum sungguh-sungguh ingin melindungi warganya, tak ada alasan untuk menolak." AP/AFP/The Guardian/Andree Priyanto