TEMPO.CO, Sydney - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Retno, peran perempuan yang lebih besar dapat mengisi kekosongan dalam komunikasi serta meningkatkan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak di daerah konflik.

Selain itu, peran perempuan dapat meningkatkan gender mainstreaming serta kontribusi perempuan dalam pembangunan dan perdamaian.

“Peran pasukan penjaga perdamaian perempuan dapat membantu meningkatkan efektivitas advokasi kepada perempuan dan anak-anak di daerah konflik mengenai pentingnya perdamaian,” kata Retno, yang menjadi pembicara utama dengan tema operasi penjaga perdamaian dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) MIKTA kedelapan di Sydney, Australia, pada 25 November 2016.

MIKTA adalah perkumpulan informal lima negara perekonomian berkembang, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, yang dibentuk di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-68 pada 17 September 2013.

Retno menekankan pentingnya mengubah pendekatan pasukan penjaga perdamaian PBB, dari reaktif menjadi preventif, juga peningkatan kapasitas dan response time pasukan penjaga perdamaian.

Dia menawarkan Peace and Security Center (IPSC) di Sentul sebagai center of excellence dalam peningkatan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dari MIKTA.

Retno juga menegaskan pentingnya operasi penjaga perdamaian PBB selalu menghormati prinsip-prinsip dasar, seperti persetujuan pihak yang sedang konflik, tidak memihak, serta penggunaan kekuatan militer yang minimal.

Dia mendorong langkah-langkah pencegahan diambil agar tidak terjadi pelanggaran, termasuk kekerasan seksual oleh pasukan penjaga perdamaian PBB terhadap masyarakat di daerah konflik.

Dia juga mengusulkan pendekatan kepada komunitas lokal dan penggunaan teknologi sebagai elemen penting yang harus dimiliki pasukan penjaga perdamaian PBB.

“Pasukan penjaga perdamaian harus senantiasa memenangkan hati dan pikiran komunitas di daerah konflik. Karena itu, pendekatan-pendekatan yang baru dan inovatif perlu terus dikembangkan,” ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Retno menyampaikan kembali permintaan dukungan bagi Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB 2019-2020. “Indonesia telah memiliki pengalaman serta keterlibatan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan global,” tuturnya.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri, keberadaan Retno sebagai pembicara utama mengenai isu operasi penjaga perdamaian merupakan pengakuan MIKTA terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian, keamanan, serta stabilitas di tingkat regional dan global serta kontribusi terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain operasi penjaga perdamaian, para menteri luar negeri anggota MIKTA membahas terorisme, migrasi, peran kontribusi MIKTA dalam pembentukan norma-norma global, serta inovasi dalam kebijakan publik.

Dalam komunike bersama PTM, MIKTA bersepakat berkontribusi secara aktif dan inovatif dalam penyelesaian berbagai tantangan global, seperti terkait dengan radikalisme dan terorisme, migrasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, serta penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengambilan kebijakan publik.

Para menteri juga menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dalam upaya mendorong peningkatan inovasi dan kapasitas diplomat serta perdagangan dan investasi di negara-negara anggota MIKTA.

Pertemuan PTM di Sydney ini merupakan undangan dari Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Sebelumnya, para menteri luar negeri bertemu dalam forum dialog singkat bertema kemanusiaan di sela-sela Sidang Umum PBB ke-71 pada 22 September 2016 di New York.

NATALIA SANTI