TEMPO.CO, Mindanao- Presiden Filipina Rodrigo Duterte di hadapan warga Mindanao meminta dia dibunuh jika gagal membasmi kejahatan dan korupsi dalam enam bulan pertama pemerintahannya.
Presiden Duterte menegaskan bahwa memberangus kejahatan dan korupsi dalam enam bulan pertama pemerintahannya merupakan kontribusi terbesarnya kepada negara.
"Jika saya sukses (memberangus kejahatan dan korupsi), mungkin ini kontribusi terbesar saya kepada negara, tapi jika saya gagal, bunuh saya," kata Presiden Duterte dalam pernyataan kepada warga Mindanao, Minggu, 18 September 2016, dikutip dari Inquirer.
Sehari setelah disumpah sebagai Presiden Filipina, 1 Juli 2016, Duterte memenuhi janji kampanye memberangus kejahatan narkoba dan korupsi. Dalam dua bulan kebijakannya memberangus narkoba, sekitar 4.000 orang tewas.
Operasi perang terhadap narkoba membuat Presiden Duterte menjadi sorotan dunia internasional. Namun, Presiden Duterte tidak peduli dengan kritikan dunia internasional yang menuding dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Bahkan Presiden Duterte mengeluarkan ancaman dan makian kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama sebelum terbang ke Laos untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
"Saya seorang presiden sebuah negara yang berdaulat, Anda harus menghormati. Jangan hanya membuat pertanyaan dan pernyataan. Anak pelacur, aku akan mengutuk Anda di forum itu," kata Duterte pada konferensi pers tak lama sebelum terbang ke Laos untuk menghadiri KTT ASEAN, Senin, 5 September 2016.
Duterte mengancam akan mengangkat isu pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat jika kebijakannya dipertanyakan di forum itu. Makian Presiden Duterte menyebabkan hubungannya terganggu dengan Presiden Obama.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
