TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Mesir Husni Mubarak dan Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz pada Selasa (25/3) lalu, mengadakan pembicaraan melalui telepon mengenai penyelesaian perang Irak. Mereka sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab, Senin (24/3). Sehingga kedaulatan Irak dan kehidupan anak-anak Irak dapat diselamatkan, demikian disebutkan kantor berita resmi Mesir (MENA).. Resolusi Liga Arab tersebut menegaskan, para menetri luar negeri negara-negara Arab mengutuk invasi Amerika ke Irak dan menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran atas Piagam PBB dan prinsip hukum internasional. Liga Arab juga mendesak penarikan mundur pasukan koalisi pimpinan Amerika tanpa syarat. Untuk itu mereka akan mendesak Dewan keamanan PBB untuk menggelar sidang darurat. Washington sendiri telah menolak resolusi tersebut pada Selasa (25/3). Diskusi di antara kedua pemimpin negara itu dialkukan sehari setelah Presiden Mubarak mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab saudi saud al-Faisal. Dalam pertemuan terswebut, pangeran al-Faisal mengatakan, swetelah proposal perdamaian Saudi dikembalikan, negaranya telah mengajukan rencana untuk mengakhiri perang kepada Amerika dan Irak. Namun dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proposal damai yang baru itu. Namun tidak seperti biasanya, baik Irak maupun Amerika membantah menerima proposal damai Arab Saudi. Dewan Keamanan PBB sendiri berencana mengadakan pertemuan pada Rabu atau Kamis (27/3) waktu Indonesia untuk membahsa perang di Irak, sebagai permintaan dari Liga arab. Baik Mesir maupun Arab Saudi, kedua-duanya mendapat tekanan yang sangat besar dari Amerika. Kedua negara itu ditekan agar pertemuan Liga Arab tersebut hanya memusatkan bahasan pada pembangunan kembali Irak dan bukan pada invasi Amerika terhadap negeri Saddam Hussein itu Dunia Arab sendiri telah terbelah akibat agresi militer Amerika terhadap Irak. Negara-negara teluk seperti Kuwair dan Qatar yang memberikan fasilitas bagi pasukan koalisi, menghadapi penolakan yang sangat kuat dari negara-negara Arab radikal dan opini warganya sendiri. Faisal --- TNR