Sejumlah anggota tentara Suriah menyisir di lokasi dua ledakan di daerah Arzouna di pintu masuk Tartous, Suriah, 5 September, 2016. Lima ledakan terjadi di kota Homs, Hasakah, di jembatan Arzouna (dua ledakan), dan di dekat kota al-Saboura. SANA/Handout via Reuters
TEMPO.CO, Damaskus - Lebih dari 60 tentara Suriah tewas setelah pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melakukan serangan udara di dekat sebuah pangkalan militer untuk melumat basis pertahanan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Keterangan tersebut disampaikan juru bicara militer Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, kepada media pada Sabtu, 17 September 2016.
Konashenkov mengatakan, gempuran udara itu dilancarkan tak jauh dari lapangan terbang Deir Az Zor di sebelah timur Suriah dan dilakukan oleh dua jet tempur F-16s dan dua A-10s. Dia tidak menjelaskan asal negara yang melakukan serangan, "Yang pasti, mereka berasal dari koalisi internasional," ucapnya, seperti diwartakan Aljazeera, Ahad, 18 September 2016.
Jenderal bintang dua itu menambahkan, otoritas Suriah mengatakan kepada Rusia bahwa 62 tentaranya tewas dan 100 pasukannya luka-luka. "Jet perang itu membombardir posisi tentara Suriah ketika sedang bertempur menghadapi ISIS di dekat bandara."
Menurut Menteri Pertahanan Rusia, serangan udara itu dilancarkan pada pukul 17.00-17.50 petang waktu setempat oleh beberapa jet yang memasuki wilayah udara Suriah dari arah Irak.
"Jika serangan udara itu kesalahan sasaran, hal tersebut merupakan konsekuensi akibat sikap keras kepala AS yang tidak mau berkoordinasi dengan Rusia melawan kelompok teroris di wilayah Suriah," demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor Kementerian Pertahanan Rusia.
Rusia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat guna membahas serangan udara mematikan tersebut.
Beberapa pejabat AS mengakui bahwa pasukan koalisi telah melancarkan serangan ke basis pertahanan ISIS di Suriah yang mungkin menghantam posisi militer Suriah. "Pasukan koalisi yakin bahwa mereka menyerang posisi ISIS," demikian bunyi pernyataan Pentagon.
