TEMPO.CO, London - Penampilan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang sering mengenakan sepatu high heels membuat pemimpin serikat buruh di negara itu terusik. Mereka menilai gaya bersepatu May tak pantas untuk seorang perdana menteri.
Organisasi serikat buruh dagang Inggris (TUC) kemudian meminta May, perdana menteri yang didukung Partai Konservatif, berhenti memakai sepatu high heels saat menjalankan tugas.
TUC justru berharap May mendukung larangan penggunaan high heels saat bekerja, yang dikampanyekan TUC, mengutip Independent, 14 September 2016.
"Saat Teresa May menjadi pemimpin Konservatif dan perdana menteri, Saya berharap membaca analisis dan kebijakannya, prioritas kerjanya, dan pendekatannya mengenai Brexit (slogan Inggris keluar dari Uni Eropa). Namun sebaliknya, kebanyakan surat kabar mencermati kesukaannya pada sepatu lengkap dengan koleksi sepatunya," kata Penny Robinson dari serikat pekerja GMB, yang melepaskan sepatu high heels-nya sebelum membuat pernyataan tersebut.
Kampanye TUC melarang memakai sepatu high heels di tempat bekerja berawal ketika Nicola Thorp, pekerja tidak tetap yang bertugas sebagai resepsionis selama 27 tahun, dipulangkan perusahaannya karena memilih memakai sepatu flat. Ia mengalami cedera pada tubuhnya setelah mengenakan sepatu high heels.
Sejak saat itu, TUC berkampanye menolak sepatu high heels di tempat kerja dan mendapat respons dari warga Inggris. Sebanyak 145 ribu orang telah meneken petisi yang meminta penyelidikan pemerintah dan rapat di parlemen mengenai pemakaian sepatu high heels di tempat kerja.
Robinson mengatakan ada dua hal yang perlu dilakukan May untuk mendukung kampanye TUC. Pertama, May diminta mengenakan sepatu flat atau yang nyaman bagi semua anggota kabinet, parlemen, hingga mereka yang hadir dalam rapat Uni Eropa.
Kadua, May diminta menggunakan sepatu yang sepantasnya dan tidak menimbulkan anggapan macam-macam dari orang lain.
