TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan tanpa dibatasi aturan hukum menyusul ledakan di sebuah pasar di Davao City yang menewaskan 14 orang pada Jumat malam, 2 September 2016. Davao City merupakan kampung halaman Duterte.

Duterte, mantan Wali Kota Davao selama lebih dari dua dekade, mengatakan ledakan terjadi di luar Hotel Marco Polo. Ini merupakan kejadian yang luar biasa di Filipina dan pasukan keamanan akan melipatgandakan upaya untuk mengatasi kejahatan, peredaran narkoba, dan pemberontakan.

"Saya harus menyatakan keadaan tanpa hukum di negara ini, namun ini bukan darurat militer," kata Duterte tanpa menjelaskan lebih rinci maksud pernyataannya, seperti dikutip dari Channel News Asia pada 3 September 2016.

Baca:
Ledakan Bom, Filipina Tuding Kelompok Abu Sayyaf
Ledakan Terjadi di Filipina, 10 Orang Tewas

Duterte berada di satu pertemuan sekitar 12 kilometer dari pusat Kota Davao ketika ledakan terjadi. Menyusul ledakan tersebut, presiden berusia 71 tahun itu lantas membatalkan perjalanan ke Brunei Darussalam yang akan menjadi kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden.

Ledakan tersebut datang setelah Duterte mengkampanyekan sejumlah upaya tanpa kompromi dalam memberantas gembong narkoba, pemberontak Islamis, dan birokrat yang korup.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab terkait dengan ledakan yang terjadi di depan hotel yang menjadi langganan Duterte menginap saat kampanye pemilihan presiden pada Mei lalu itu. Namun pihak berwenang telah menaruh kecurigaan terhadap kelompok militan Islam dalam negeri sebagai pelaku.

Polisi mengatakan 69 orang terluka di samping 15 orang yang meninggal disebabkan ledakan yang terjadi sekitar pukul 22.30 waktu setempat di Pasar Roxas yang terletak di luar Marco Polo Hotel.

Polisi belum mengungkapkan rincian dari penyelidikan awal mereka, tapi Wali Kota Davao Sarah Duterte mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa ledakan itu berasal dari bom.

CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA