TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan judi online bisa kembali dilegalkan jika beberapa syarat tertentu dipenuhi. Duterte tidak ingin perjudian online dikuasai segelintir orang tanpa membayar pajak dan dilakukan dengan melibatkan anak-anak.
Untuk mengaktifkan kembali judi online, Duterte mengajukan dua syarat utama, yaitu operator judi membayar pajak secara benar. Pajak itu akan dipakai untuk mendanai pelayanan sosial.
"Bayar pajak dengan benar. Berjudilah dengan kekayaanmu hingga kamu mati, saya tidak peduli. Hanya bayarlah pajak dan ini akan digunakan sebagai dana khusus bagi pengobatan orang-orang miskin," kata Duterte seperti dikutip dari Phillipine Star, Kamis, 25 Agustus 2016.
Syarat berikutnya, Duterte melarang lokasi perjudian dilakukan di sekitar permukiman penduduk yang mudah diakses anak-anak. Ia melarang keras lokasi perjudian di dekat sekolah dan rumah ibadah (gereja).
Selain itu, mantan Wali Kota Davao City ini menegaskan, tidak akan memperbarui lisensi penyelenggara judi online yang telah kedaluwarsa.
Filipina sebagai negara dengan industri game paling bebas di Asia kehilangan pendapatan tahunan sekitar US$ 215 juta atau setara Rp 2,8 triliun menyusul keputusan pemerintah untuk tidak memperpanjang izin operasi outlet judi online, yakni e-bingo dan e-game.
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.
