TEMPO.CO, Manila- Selama tujuh minggu Rodrigo Duterte menjabat sebagai presiden Filipina, hampir 1.800 orang tewas dalam operasi memerangi perdagangan narkoba. Duterte memenuhi janji kampanyenya untuk memberantas praktek kejahatan narkoba yang marak di Filipina.
Menurut Kepala kepolisian nasional Filipina Ronald Dela Rosa kepada Komite Senat pada Senin, 22 Agustus 2016, sebanyak 712 orang yang diduga pelaku perdagangan narkoba tewas di tangan polisi yang melakukan operasi sejak 1 Juli lalu. Sementara 1,067 orang lainnya tewas di tangan aksi main hakim sendiri oleh kelompok masyarakat.
Mengutip dari Business Insider, para senator telah mempertanyakan kinerja polisi atas pembunuhan itu dalam acara dengar pendapat antara komite Senat bidang keadilan dan hak asasi manusia dan komite bidang ketertiban publik dan kejahatan narkoba yang berbahaya.
Senator juga mendengarkan pendapat para saksi yang menuding polisi menewaskan anggota keluarga mereka padaha mereka tidak terlibat kejahatan narkoba.
Senator Leila de Lima, Kepala komite keadilan Senat mengatakan kepeduliannya bahwa sejumlah penegak hukum dan mereka yang main hakim sendiri telah memanfaatkan kampanye memerangi narkoba untuk melakukan pembunuhan impunitas. Sebab, pembunuhan itu dilakukan tanpa proses hukum.
"Kami ingin mengetahui kebenaran di balik pembunuhan dan kekerasan itu. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kejadian ini berlanjut,? kata de Lima dalam bahasa Tagalog.
"Saya tidak mengatakan pembunuhan dan penggunaan alat bersenjata bukan tanpa dasar hukum, namun terlalu banyak yang tewas yang tidak kita curigai dan tidak kita pertanyakan apakah peraturan terkait dipatuhi,? kata de Lima.
Para pemimpin agama dari sejumlah denomasi gereja Katolik dan Protestan yang tergabung dalam Kelompok Antar Keyakinan mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ketepatan atas pendekatannya untuk memberangus kejahatan narkoba, meski para uskup mendukung Duterte memerangi kejahatan narkoba.
"Ada kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam tentang mengapa masalah kejahatan narkoba berkembang dan siapa mengambil untung dari sini," kata para pemimpin gereja ini dalam pernyataan bersama mereka seperti dikutip dari Inquirer, 23 Agustus 2016.
Presiden Duterte diingatkan bahwa perang melawan kejahatan narkoba harus sejalan dengan peraturan dan hak asasi manusia.
"Kami ingin memperingatkan Presiden untuk menghormati hak asasi manusia orang. Kehidupan yang berasal dari Pencipta sangat berarti, ia harus dilindungi semampu mungkin," kata para pemimpin gereja ini. BUSINESS INSIDER | INQUIRER | MARIA RITA
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
31 Januari 2024
Begini Konflik Antara Duterte dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr
Marcos bekerja sama dengan putri Duterte, Sara, untuk menjadikannya wakil presiden dalam kemenangan Pemilu 2022. Namun, keretakan dalam aliansi keluarga tersebut muncul ketika petahana telah menyimpang dari kebijakan anti-narkoba dan kebijakan luar negeri pendahulunya.