Hillary Rodham Clinton menjadi orang keenam dalam daftar perempuan paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Walaupun ia belum resmi mencalonkan diri untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden AS berikutnya, ia telah digadang-gadang akan menjadi lawan yang patut disegani. Patrick Smith/Getty Images
TEMPO.CO, Washington - Hakim pengadilan distrik Amerika Serikat, James Boasberg, memerintahkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk memeriksa kembali 14 ribu e-mail berikut lampiran yang dikirim dari alamat e-mail pribadi mantan menteri luar negeri AS Hillary Clinton.
Perintah hakim ini menindaklanjuti hasil temuan badan penyelidikan pemerintah Amerika Serikat (FBI) bahwa Clinton menggunakan alamat e-mail pribadi dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri luar negeri, seperti dikutip dari Channel News Asia, 23 Agustus 2016. Clinton dilaporkan menggunakan server pribadi dari rumahnya.
Selain memerintahkan peninjauan kembali, hakim juga menjadwalkan 23 September mendatang untuk mendengarkan rilis sejumlah e-mail tersebut. Ini merupakan batas waktu sebelum pemilihan presiden AS yang diadakan pada 8 November 2016. Hillary Clinton merupakan kandidat presiden AS dari Partai Demokrat yang akan bertarung melawan Donald Trump dari Partai Republik.
FBI dari hasil investigasinya menilai Clinton sangat ceroboh dengan menggunakan server pribadi untuk informasi sensitif.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mark Toner, mengatakan kepada wartawan pihaknya masih memeriksa kembali 14.900 dokumen dan belum jelas berapa banyak yang bersifat pribadi dan yang terkait dengan pekerjaan. Kementeriannya juga belum jelas mengetahui bagaimana dokumen yang sudah dirilis diduplikasi tapi ada beberapa yang belum dibuka.
Kementerian Luar Negeri AS telah memusnahkan 30.068 e-mail milik Clinton saat Clinton menjabat sebagai menteri luar negeri dari 2009 hingga 2013. Yang sudah dirilis sekitar 55 ribu halaman. Lebih dari 2.000 e-mail yang ditemukan diklasifikasikan sebagai informasi.
Atas temuan ini, Clinton sudah menyatakan maaf dan siap bertanggung jawab. "Saya bertanggung jawab," kata Clinton.
Colin Powell, mantan menteri luar negeri sebelum Clinton, belakangan muncul memberikan pernyataan bahwa dia memang pernah menyarankan Clinton menggunakan alamat e-mail pribadi.
Powell, sebagai menteri luar negeri AS dari 2001 hingga 2005 di masa George W. Bush dari Partai Republik menjabat presiden, mengatakan Clinton telah memilih untuk menggunakan e-mail pribadi ketimbang akun e-mail pemerintah.
"Orang-orangnya telah berusaha menuding saya, yang benar adalah dia saat itu menggunakan e-mail pribadi selama setahun sebelum saya mengirimkan memo kepadanya untuk menjelaskannya bahwa saya dulu melakukan itu," kata Powell saat diwawancara People Magazine.
Pekan lalu, New York Times melaporkan penjelasan Clinton ke FBI sehubungan penggunaan e-mail pribadinya. Menurut Clinton, Powell yang telah menyarankannya untuk menggunakan e-mail pribadi untuk e-mail berkategori "unclassified". Saat itu, Powell bertemu Clinton untuk makan malam.
Pembicaraan keduanya berlangsung saat Clinton baru menjabat menteri luar negeri beberapa bulan lamanya.
Ternyata, dari pemberitaan Reuters, Condoleezza Rice yang menggantikan Powel juga menerima e-mail berkategori "classified information" via e-mail pribadi.
