Sejumlah siswa mengangkat tangan mereka saat akan diberikan vaksin oleh relawan bulan sabit merah Suriah di Sekolah di Damascus, Suriah, 21 Maret 2016. REUTERS/Bassam Khabieh
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al-Assad dikabarkan akan menghapus konten keagamaan dari kurikulum pendidikan sekolah. Laman Al Arabiya, Rabu, 3 Agustus 2016, mengabarkan, rencana tersebut disampaikan lewat media sosial oleh sejumlah pejabat parlemen pemerintah Suriah.
Anggota parlemen Nabil Saleh, lewat akun Facebook resminya, menyampaikan, pemerintah telah mengadakan pembahasan yang berkaitan dengan penghapusan konten keagamaan dari kurikulum pendidikan. Konten agama tersebut akan diganti dengan konten lain yang berkaitan dengan moral.
Laporan Al Arabiya menyebutkan, pembahasan berlangsung tak lama setelah kabar adanya perselisihan di antara para anggota parlemen Suriah. Perselisihan masih berhubungan dengan konten keagamaan, seperti soal pemisahan siswa laki-laki dan perempuan selama kelas pendidikan keagamaan di sekolah.
Belakangan diketahui bahwa pada 28 Juli lalu, ide menghapus konten keagamaan muncul dalam pembahasan tersebut. Seorang sumber Al Arabiya mengatakan pembahasan itu memanas ketika sejumlah anggota, yaitu Reem Al-Saei dan Farah Himsho, menentang ide tersebut.
Kabar itu sempat ditanggapi sejumlah tokoh di Suriah yang pernah menyarankan agar konten agama dalam pelajaran sekolah diganti dengan konten kenegaraan. Salah satunya Hossam Eddine Kholasi, seorang dokter dan akademikus asal Aleppo yang akrab dengan rezim Bashar. Kholasi diketahui pernah membuat proposal terkait penghapusan konten keagamaan tersebut.
Menurut seorang sumber dari pemerintahan Assad, hal ini berkaitan dengan sebuah ketentuan bernama “Konstitusi Rusia untuk Suriah”. Draf konstitusi itu, menurut sumber ini, berisi sejumlah usulan, seperti penghapusan kata “Arab” dari Republik Arab Suriah agar hanya menjadi “Republik Suriah”.
Presiden Assad tak mengakui keberadaan konstitusi ini. Namun sebuah laporan yang diterbitkan harian Lebanon, Al-Akhbar, pada 17 Juni 2016 menyebutkan, Konstitusi Rusia itu memang ada, lengkap dengan tanda tangan pejabat pemerintah Suriah.
