TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Presiden Recep Tayyip Erdogan memecat para jenderal militer dan membungkam sejumlah media, pemimpin Turki itu menyiapkan dekrit berisi perintah bahwa seluruh masalah keamanan di luar yurisdiksi kepolisian dan pantai dikendalikan Kementerian Dalam Negeri.
Surat perintah itu dikeluarkan Erdogan terkait dengan kudeta gagal yang digalang oleh militer pada Jumat, 15 Juli 2016, menyebabkan sedikitnya 3.000 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka.
Dekrit tersebut, menurut laporan Al Jazeera, akan segera dibawa ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Diduga surat perintah itu bakal mulus karena parlemen Turki dikuasai para politikus pimpinan Erdogan dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP).
"Parlemen memiliki kewenangan mengawasi keputusan presiden sebagai bagian dari keadaan darurat yang pernah keluarkan pemerintah," tulis Al Jazeera, Rabu, 28 Juli 2016. Kantor berita Turki, Anadolu, menambahkan, dekrit baru yang dikeluarkan Presiden Erdogan itu akan berlaku efektif pada Kamis, 29 Juli 2016.
Sejak kudeta gagal itu berlangsung, pemerintah telah menahan 15.846 orang, termasuk di dalamnya anggota militer, hakim, jaksa, dan pegawai negeri sipil. Menurut beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri yang disebutkan namanya, jumlah yang diseret ke pengadilan 8.133 orang.
Baca: Turki Tutup Puluhan Organisasi Media
Reaksi cepat pemerintah menahan ribuan orang itu sejak kudeta gagal justru menimbulkan rasa gundah para sekutu Turki. Mereka mengatakan sikap Turki tersebut mengarah kepada kebijakan otoriter.
Salah satu yang menaruh perhatian terhadap sikap Erdogan itu adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon. Dalam percakapannya melalui telepon, Ban berkata kepada Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu bahwa pemerintah harus cepat menunjukkan bukti kuat sehingga status para tahanan segera diputuskan pengadilan.
Ban berkali-kali mengingatkan Turki agar negeri itu menghormati kebebasan berbicara, berkumpul, dan penegakan hukum. "Sekjen PBB sangat yakin bahwa pemerintah dan rakyat Turki akan mengubah situasi ketidakpastian menjadi persatuan menuju demokrasi yang sesungguhnya," kata juru bicara Ban, Farhan Haq.
AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN
Berita terkait
Eks Menteri Turki Dirikan Partai untuk Hadang Erdogan
26 Oktober 2017
Eks Menteri Dalam Negeri Turki, Meral Aksener dirikan partai baru untuk geser Erdogan dari kursi kepresidenan dalam pemilihan presiden mendatang.
Baca SelengkapnyaErdogan Ganti Komandan Militer Darat, Udara dan Laut Turki
4 Agustus 2017
Perubahan besar di tubuh militer Turki ini dilakukan setelah percobaan kudeta yang gagal lebih dari setahun lalu.
Baca SelengkapnyaLagi, Turki Perpanjang Masa Darurat untuk Tiga Bulan
18 Juli 2017
Turki memperpanjang masa darurat untuk keempat kalinya
Baca SelengkapnyaPemerintah Erdogan Tangkap Direktur Amnesty International Turki
7 Juli 2017
Aparat Turki menangkap Direktur Amnesty International Turki, Idil Eser, atas dugaan memiliki hubungan dengan jaringan Fethullah Gulen
Baca SelengkapnyaJokowi dan Erdogan Sepakati Kerja Sama Antiteror dan Persenjataan
7 Juli 2017
Presiden Erdogan menyambut baik pernyataan Jokowi dan menekankan pentingnya pencegahan limpahan teroris ISIS ke negara lain.
Baca SelengkapnyaTerkait Kudeta Gagal, Turki Adili Jurnalis Kenamaan
19 Juni 2017
Turki mengadili 17 orang yang sebagain besar merupakan jurnalis kenamaan karena dituding terlibat dalam kudeta gagal pada Juli 2016.
Baca SelengkapnyaPaspamres Terancam Ditangkap, Erdogan Kecam Amerika Serikat
16 Juni 2017
Erdogan memprotes Amerika Serikat yang dilaporkan mengeluarkan surat penangkapan terhadap Pasmpamres pelaku pemukulan.
Baca SelengkapnyaGebuki Demonstran di AS, Paspampres Erdogan Terancam Ditangkap
16 Juni 2017
AS mengelurkan surat penangkapan terhadap 12 paspampres Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan karena memukuli demonstran di Washington
Baca SelengkapnyaTerkait Gulen, Penasehat Perdana Menteri Turki Ditahan
3 Juni 2017
Diduga memiliki hubungan dengan ulama Fethullah Gulen yang didakwa berada di balik kudeta Juli 2016.
Baca SelengkapnyaSetelah Topan Yolanda, Turki Bangun Masjid di Filipina
2 Juni 2017
TDV menghabiskan dana sekitar Rp 13 miliar, termasuk untuk pembangunan masjid di tiga kawasan di Kota Ormoc.
Baca Selengkapnya