TEMPO.CO, Manila - Istana Presiden Filipina, Malacanang, pada Selasa, 19 Juli 2016, secara resmi mengeluarkan pernyataan yang mendesak segenap elemen di negara itu menghormati putusan Mahkamah Agung, yang membebaskan mantan presiden Gloria Macapagal Arroyo.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi Martin Andanar. "Mari kita menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah," katanya, seperti dilansirInquirer.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kepresidenan, Ernesto Abella, mengatakan Istana mengakui independensi Mahkamah Agung, meskipun belum melihat salinan putusan. "Jika benar, kami akan mematuhi keputusan," ujarnya.
Arroyo dibebaskan setelah permintaan bandingnya didukung 11 hakim dari total 15 hakim yang memimpin persidangan di Mahkamah Agung pada Selasa pagi. Mahkamah Agung Filipina di Manila, melalui juru bicaranya, Theodore Te, mengatakan Arroyo dibebaskan karena kurangnya bukti terkait dengan tuduhan yang diberikan kepadanya.
Arroyo, 69 tahun, ditahan pada Oktober 2012 di rumah sakit militer Veterans Memorial Medical Center (VMMC) di Kota Quezon. Ia dituduh menyalahgunakan dana lotere Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO). Arroyo juga dituduh menggelapkan dana pemerintah sebesar 366 juta peso atau setara dengan Rp 102 miliar dari program amal sepanjang 2007-2010 untuk kampanye pemilu.
