Pasukan bersenjata MILF bersorak saat menunggu penandatanganan perjanjian di Kamp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao, Filipina Selatan (27/3). (AP Photo/Froilan Gallardo)
TEMPO.CO, Ozamiz - Front Pembebasan Islam Moro (MILF) membuka peluang bekerja sama dengan pemerintahan Rodrigo Duterte dalam kampanye melawan peredaran narkoba, sehingga kerja sama gencatan senjata pun terancam akan dilanggar.
Rencana ini diungkapkan setelah Presiden Duterte menegaskan komitmennya menghentikan peredaran narkoba di Filipina.
Sebelumnya, Komite Pusat MILF memberikan instruksi kepada pemimpin semua politikus dan militer MILF membantu menghentikan perdagangan sabu di komunitas Moro di Mindanao pada Akhir November 2015.
Rencana ini mendapat penolakan dari kantor pertahanan pemerintah Filipina, yang khawatir hal ini akan melanggar kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah dan MILF.
Kesepakatan damai gencatan senjata telah ditandatangani MILF dan pemerintah Filipina pada 2014. Perundingan dilakukan antara negosiator dari pihak pemerintah, Miriam Coronel Ferrer, dan dari MILF, Mohagher Iqbal.
Dalam laman resminya, MILF merilis pernyataan bahwa, “Dengan terpilihnya Duterte sebagai presiden negara ini dan kebijakannya melawan narkoba, kampanye MILF dalam melawan narkoba akan semakin berjalan dengan baik.”
“Faktanya, beberapa kerja sama sangat mungkin dilakukan, seperti Kelompok Aksi Gabungan Ad Hoc (AHJAG) ataupun Komite Bersama untuk Penghentian Permusuhan (CCCH), sebagai lanjutan dari kesepakatan damai yang sudah dilakukan sebelumnya”, demikian tambahan dari rilisan tersebut.
MILF sendiri ikut dalam kampanye melawan narkoba karena menyadari ancaman besar dari barang tersebut, yang dianggap siap menghancurkan masa depan orang-orang bangsa Moro.
MILF juga mengklaim bahwa mereka telah mengidentifikasi ratusan hingga ribuan pemasok narkoba, khususnya di Mindanao Pusat.
