Pekerja anak membawa penuh ikan saat panen di kota Htantabin, Yangon, Myanmar, 18 Februari 2016. Satu dari lima anak di Myanmar berusia 10-17 pergi bekerja bukannya sekolah, menurut angka dari laporan sensus di lapangan kerja yang diterbitkan bulan lalu. REUTERS/Soe Zeya Tun
TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat membuat keputusan baru dengan menempatkan Myanmar dalam daftar global pelaku terburuk penyelundupan atau perdagangan manusia. Penempatan Myanmar di level terburuk karena temuan banyaknya anak-anak yang dijadikan sebagai tentara dan perbudakan.
Kementerian Luar Negeri Amerika, seperti dikutip Channel News Asia, Selasa, 28 Juni 2016, juga mencermati masalah terus berlanjutnya tindak penganiayaan penduduk muslim minoritas Rohingya di negara yang mayoritas penduduknya penganut Budha itu.
Selain itu, ikon demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah dikritik dunia internasional atas kelalaiannya dalam merespons isu Rohingya sejak pemerintahannya berjalan tahun ini.
Amerika menempatkan Myanmar di lapis ketiga atau peringkat paling bawah bersama Iran, Korea Utara, dan Suriah. Penempatan satu negara di lapis ketiga akan membawa konsekuensi berupa sanksi pembatasan akses bantuan dari Amerika dan internasional.
Sebelumnya, Amerika menempatkan Myanmar di lapis kedua dan masuk daftar pantauan selama maksimal empat tahun. Dengan posisi di ranking ketiga itu, artinya upaya Myanmar menghapus penyelundupan manusia tidak memenuhi standar minimun dan tidak ada upaya signifikan yang dilakukan.
Keputusan ini menandai kemenangan Kantor Kementerian Luar Negeri Amerika untuk Monitoring dan Pemberantasan Penyelundupan Manusia yang secara independen me-ranking semua negara dalam upayanya mencegah perbudakan modern, termasuk perdagangan manusia, perbudakan, dan prostitusi.
Laporan resmi tentang posisi terbaru Myanmar di level terburuk mengenai masalah penyelundupan dan perdagangan manusia diumumkan pada Kamis, 30 Juni 2016.
Amerika selama ini berusaha mendorong Myanmar melakukan perbaikan sebagai negara yang baru keluar dari sistem pemerintahan diktator. Washington juga berupaya mencegah Myanmar masuk poros Cina demi mempertahankan kepentingan Amerika di Asia Tenggara. Wilayah Myanmar berbatasan langsung dengan Cina.
