TEMPO.CO, London - Hasil referendum yang memenangkan kelompok pendukung Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) menghadapi tantangan baru. Sekitar 2,1 juta warga Inggris menuntut referendum lain digelar.

Dikutip dari Washington Post, Minggu, 25 Juni 2016, tuntutan itu disampaikan dalam bentuk petisi yang mendapat dukungan sedikitnya 2,1 juta orang hingga hari ini. Penandatangan petisi yang menginginkan pendukung Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa beralasan, Brexit hanya mencapai 51,9 persen dalam referendum Kamis, 23 Juni lalu.

Menurut para penuntut referendum ini, harusnya ada peraturan yang menyebutkan hasil referendum sah jika sedikitnya mencapai 75 persen dari semua pemilih. Kenyataannya, jumlah yang memilih pada referendum Kamis lalu, 23 Juni, sekitar 72,2 persen.

Atas dasar itu, para pendukung petisi beranggapan harusnya digelar referendum baru. Referendum baru tidak perlu dilakukan jika hasilnya lebih dari 60 persen dari jumlah semua pemilih.

Petisi ini memunculkan perdebatan di kalangan politikus Inggris. Petisi tersebut pun muncul dalam situs parlemen Inggris dan segera dirusak.

Sebagai gambaran, Inggris pada 1975 melakukan referendum untuk masuk menjadi anggota Komunitas Ekonomi Eropa, dengan hasil 67,2 persen mendukung masuk. Kemudian, pada 2011, referendum digelar untuk menentukan alternatif sistem pemilu elektoral yang menghasilkan 67,9 persen suara mendukung.

Seperti sudah membayangkan dampak hasil referendum yang tipis antara pendukung keluar dan pendukung bertahan di Uni Eropa, Nigel Farage, pendukung Brexit, mengajukan argumen, jika pendukung untuk tetap bertahan di Uni Eropa menang 52 persen melawan 48 persen pendukung Brexit, itu artinya masalah belum selesai. Berarti, akan ada pemilihan suara lain.

Lalu, bagaimana peluang petisi ini memenangkan tuntutannya? Washington Post menjelaskan, Perdana Menteri Inggris David Cameron sudah menyatakan mundur dari jabatannya. Selain itu, sudah muncul sinyal bahwa pemimpin oposisi Partai Buruh, Jeremy Corbyn, akan didesak untuk mundur. Alhasil, kemungkinan akan diadakan pemilihan umum baru sebelum tahun 2016 berakhir.

WASHINGTON POST | MARIA RITA