TEMPO.CO, Naypyitaw - Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan pemerintah menghindari pemakaian istilah Rohingya untuk merujuk pada minoritas muslim yang teraniaya di negara itu. Dengan demikian, Rohingya tak digunakan dalam pemerintahan baru Myanmar.
Suu Kyi menyatakan penolakan menggunakan kata Rohingya itu saat menerima kunjungan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Yanghee Lee, seperti dilansir dari Reuters, Senin, 20 Juni 2016.
"Pada pertemuan pagi ini di sini, Menteri Luar Negeri kami, Daw Aung San Suu Kyi, menjelaskan pendirian kami atas isu ini bahwa kata kontroversial seharusnya dihindari," kata Aung Lin, sekretaris di Kementerian Luar Negeri.
Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, menuai kritik keras dari berbagai negara atas sikapnya yang kurang menyuarakan penderitaan etnis Rohingya di Myanmar.
Sekitar 125 ribu etnis Rohingya hidup di kamp dan dilarang bepergian. Kondisi ini mereka alami sejak pecah konflik di negara bagian Rakhine antara kelompok Buddha dan muslim pada 2012. Ribuan di antara mereka mengalami penyiksaan dan menderita kemiskinan.
Sekitar 1,1 juta etnis Rohingya hidup dalam situasi diskriminatif layaknya kasus apartheid. Banyak warga Buddha Myanmar menganggap mereka sebagai pengungsi ilegal dari Bangladesh.
