Raja Yordania Abdullah II. AP/Jordan Royal Palace, Yousef Allan
TEMPO.CO, Amman - Pemimpin Yordania Raja Abdullah menunjuk politikus kawakan, Hani Mulqi, sebagai perdana menteri baru setelah membubarkan parlemen pada Minggu, 29 Mei 2016.
"Kerajaan menghadapi kesulitan ekonomi karena situasi yang tidak stabil di wilayah ini, dan keadaan itu berdampak buruk pada tingkat pertumbuhan," kata Raja Abdullah dalam surat penunjukan Mulqi. Karena itu, Raja Abdullah melanjutkan, pemerintah harus mengambil langkah-langkah luar biasa dan inovatif yang dapat membantu Yordania mengatasi tantangan dan rintangan.
Raja Abdullah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ensour terlebih dahulu sebelum akhirnya menunjuk Mulqi sebagai perdana menteri sementera dengan tugas mengawasi pemilu sebelum akhir tahun ini.
Raja Abdullah juga mengatakan kepada Mulqi bahwa dia berharap pemilu akan membuka jalan bagi seorang perdana menteri yang datang dari mayoritas parlemen, bukan yang dipilih oleh raja.
Keputusan untuk membubarkan parlemen tidak mengejutkan rakyat Yordania karena itu telah disetujui dua bulan lalu dengan disahkannya Undang-Undang Pemilihan 2015.
"Ketika hukum pemilu baru disahkan dua bulan yang lalu, ditetapkan pemilu baru akan berlangsung pada September atau November tahun ini. Agar hal itu terjadi, parlemen harus dibubarkan setidaknya empat bulan sebelumnya. Karena itu, orang tidak terkejut dengan berita ini," kata Mohammed Husseiny, seorang analis politik.
Di bawah undang-undang baru, anggota parlemen Yordania yang terpilih pada pemilu mendatang akan melakukan pemilihan dengan sistem satu orang satu suara untuk menentukan perdana menteri yang baru.
