Htin Kyaw, Presiden baru Myanmar berjalan bersama dengan pemimpin partai NDL Aung San Suu Kyi, saat menghadiri upacara sumpah jabatan di parlemen di Naypyitaw, Myanmar, 30 Maret 2016. AP/Gemunu Amarasinghe
TEMPO.CO, Washington, DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menyambut baik transisi pemerintahan Myanmar ke demokrasi. Kendati demikian, Kerry masih mendesak pemerintah baru Myanmar terus mengusahakan pelaksanaan reformasi demi meningkatkan pembangunan dan hak asasi manusia.
“Kami dengan kuat mendukung transisi ke demokrasi yang sedang berlangsung di sini,” kata Kerry kepada para wartawan dalam jumpa pers bersama Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 22 Mei 2016.
Menurut Kerry, kunci pencabutan sanksi selebihnya adalah kemajuan yang dilakukan di Myanmar dalam meneruskan demokratisasi.
Kerry mengunjungi Myanmar beberapa hari setelah Washington mencabut sejumlah sanksi keuangan dan perdagangan yang dikenakan terhadap negara tersebut ketika berada di bawah pemerintahan rezim militer. Namun larangan terhadap beberapa hal terkait dengan perorangan dan kelompok masih tetap berlaku.
Aung San Suu Kyi, yang menjabat Menteri Luar Negeri Myanmar dan pemimpin de facto karena partai politiknya memenangi pemilu bersejarah pada Maret lalu, mengatakan menyambut baik pengawasan sebagai bagian dari sanksi yang masih ada.
“Saya tidak takut pada sanksi. Kami akan mengakhiri ini dan saya merasa pasti bahwa waktunya akan tiba segera, ketika Amerika Serikat akan mengetahui sekarang bukan waktunya lagi untuk sanksi,” katanya.
