Pertemuan diplomat Indonesia yang dipimpin oleh Menko Polhukam Luhut B. Panjaitan dengan Lord Harries, anggota parlemen Inggris untuk menjelaskan tentang Papua. twitter.com/@fadlizon
TEMPO.CO, Jayapura - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan anggota parlemen dan tokoh gereja Inggris, Lord Harries, untuk memberikan penjelasan tentang Papua.
Pertemuan di London pada 12 Mei 2016 ini terungkap melalui akun Twitter @fadlizon yang mengunggah foto-foto pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini, Menko Polhukam didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Tito Karnavian dan Fadli Zon.
Fadli Zon, yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menulis di akun Twitter-nya: "Suasana pertemuan dengan Lord Harries menjelaskan soal Papua. Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, saya, dan Pak Tito Karnavian." Tulisan ini untuk menjelaskan salah satu foto yang diunggahnya.
Selain itu, ia mengunggah beberapa foto lain dengan penjelasan, "Saya serahkan surat menjelaskan kondisi Papua dan menyanggah pernyataan Lord Harries," dan "Foto bersama usai pertemuan. Penjelasan pemerintah dipimpin Menkopolhukam sangat komprehensif."
Lord Harries yang ditemui Menkopolhukam dan rombongannya ini adalah anggota parlemen Inggris. Ia merupakan tokoh gereja Inggris yang pernah menjadi Uskup Oxford dan juga Uskup Church of England.
Ia juga anggota International Parliamentarian for West Papua (IPWP) yang dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Lord Harries, sejak awal bergabung dengan IPWP adalah pendukung kuat hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Masalah Papua belakangan ini semakin kencang bergulir di forum-forum internasional. Mulai dari Pasifik, Eropa, hingga Afrika. Pada pertemuan IPWP pada 3 Mei lalu, pimpinan Partai Buruh Inggris yang juga pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, menegaskan dukungannya pada ULMWP.
“Ini tentang strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat kepada pengakuan dunia, memaksanya ke agenda politik, sehingga harus dibawa ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang pemerintah yang mereka inginkan dan masyarakat seperti apa tempat mereka ingin hidup,” kata Corbyn dalam pertemuan IPWP itu.
Corbyn bahkan menyebut pertemuan IPWP itu sebagai pertemuan yang bersejarah.
