TEMPO.CO, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak klaim Perdana Menteri Israel menjadikan Dataran Tinggi Golan di Suriah menjadi wilayah tetapnya sepanjaang zaman.

Dalam sidang Selasa, 26 April 2016, 15 anggota Dewan sepakat bahwa status Golan yang direbut Israel dari Suriah pada 1967, "tetap tidak berubah" yakni dalam pengawasan PBB. Hal itu disampaikan Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi yang memimpin sidang Dewan.

Lie mengingatkan kembali resolusi 1981 yang menyatakan bahwa keputusan Israel memberlakukan hukum sebagaimana di wilayah yuridiksinya di Dataran Tinggi Golan yang dicaplok dari Suriah harus dibatalkan demi hukum dan tidak diakui secara internasional.

Pada kesempatan itu, Liu juga mengatakan bahwa seluruh anggota Dewan menaruh perhatian yang sangat dalam atas ucapan Netatnyahu yang disampaikan pada awal bulan ini dengan mengatakan bahwa Dataran Tinggi Golan dipertahankan di tangan Israel sampai kapanpun.

Duta Besar Israel untk PBB, Danny Danon, dalam sebuah pernyataan menolak keputusan Dewan. "Hasil pertemuan anggota Dewan sama sekali tidak memperhatikan realitas di Timur Tengah," ucapnya.

Dia melanjutkan, "Sementara itu, ribuan orang telah dibantai di Suriah dan jutaan orang lainnya menjadi pengungsi. Dewan Keamanan memilih fokus pada Israel, satu-satunya negara demokratis di Timur Tengah."

"Sangat disayangkan banyak negara menggunakan Dewan untuk mengritik Israel dengan cara-cara yang tidak fair."

Pada 17 April 2016, Netanyahu membahas masalah Golan dalam sidang kabinet sejak kawasan itu diambil paksa dari Suriah pada 1967, selanjutnya dicaplok pada 1981.

Pencaplokan Golan oleh Israel tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Saat ini Golan dihuni oleh sekitar 23 ribu warga Israel, mereka hidp bersama dengan sejumlah kaum Arab Druse yang loyal terhadap Damaskus.

AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN